PONOROGO, Jawa Pos Radar Lawu – Pekerja dan pengusaha di Ponorogo ramai-ramai menolak pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Mereka kompak menyatakan keberatan terhadap program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut. Pun, dipandang minim manfaat bagi kalangan buruh.
Penolakan keras datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo. Unsur pengusaha itu menilai Tapera bakal memberatkan beban iuran, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja.
Sebab, selama ini sudah ada beban seperti BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
‘’Kalau gaji UMK (upah minimum kabupaten) dibebani banyak potongan tambahan lainnya, pekerja mungkin tidak bisa membawa pulang uang yang cukup untuk keluarganya,’’ kata Ketua Apindo Ponorogo Sumeru Hadi Prastowo.
Dia berharap pemerintah sudi mempertimbangkan kembali program Tapera.
Toh, banyak opsi yang bisa dipilih jika memang tujuan pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya pekerja.
Seperti Seperti mengatur pinjaman dengan angsuran bunga yang ringan, layaknya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank sebagai program perumahan.
Opsi tersebut paling mendekat kaya layak ketimbang menambah beban potongan gaji karyawan. ‘’Apindo mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan aturan Tapera,’’ tegasnya.
Setali tiga uang, kalangan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) turut menolak Tapera.
Beban tambahan tersebut dinilai kelewat berat. Sebab dengan gaji UMK, total potongan yang dibebankan mulai BPJS hingga potongan wajib lain menyentuh angka ratusan ribu.
Ditambah beban kebutuhan ekonomi saat ini, potongan kian menggerus take home pay (THP) yang diterima buruh.
‘’Tidak semua karyawan membutuhkan Tapera, ini akan membuat kelas menengah ke bawah semakin kesulitan,’’ imbuh Wakil Ketua SPSI Ponorogo Eko Nugroho. (gen/kid)
Editor : Nur Wachid