Jawa Pos Radar Lawu – Pemerintah Tiongkok melarang pegawai negeri sipil (PNS)-nya untuk hidup bermewah-mewahan.
Mereka tidak boleh menerima jamuan makan mewah hingga membatasi perjalanan ke luar negeri.
Restoran dekat gedung pemerintahan biasanya ramai saat jam makan siang oleh PNS setempat. Namun ini sangat sepi.
Kursinya banyak yang kosong.
Belakangan ada aturan bahwa PNS yang bersantap di luar harus hemat dan mengurangi upaya korupsi.
Aturan ini dirilis sejak Mei lalu.
Dianggap Rugikan Sektor Bisnis
Namun, aturan ini terlihat akan merugikan sektor bisnis. Sebab ada 40 juta orang yang bekerja sebagai PNS.
“Kebijakan tersebut berdampak buruk pada kebijakan lain yang berusaha meningkatkan pengeluaran domestik,” kata ekonom di Hutong Research Guo Shan.
Kebijakan ini membuat pertumbuhan penjualan ritel di Tiongkok melambat dan merusak kepercayaan sektor bisnis.
Para pengusaha restoran di Tiongkok mulai mencari akal agar memperoleh tamu baru.
Di Shandong, PNS boleh makan di luar tapi tidak lebih dari anggaran.
Sementara di Anhui diminta untuk waspada saat ada pertemuan sosial.
Bahkan tidak boleh berlebihan mentraktir bawahan atau teman makan.
Dua PNS Anhui didenda sebesar 3000 yuan atau setara Rp 6,7 juta karena ketahuan menghadiri makan siang yang dibayari klien.
Padahal hanya makan siang semangkuk mi seharga 6 yuan setara Rp 13.487.
Aturan ini tidak hanya untuk birokrat senior, tapi juga menyebar sampai ke “umbi-umbi”.
Misalnya di Guangdong, syarat perjalanan ketat diberlakukan untuk PNS guru.
Bahkan jika mereka terdeteksi untuk tujuan pribadi. Kunjungan ke luar negeri dibolehkan hanya untuk kepentingan keluarga.
Bahkan ada daerah yang harus menyerahkan paspor mereka. (fin)
Editor : AA Arsyadani