Jawa Pos Radar Lawu - Pati pagi ini berubah menjadi lautan warga yang bergerak penuh semangat.
Demo Pati besar-besaran berlangsung setelah rencana kontroversial kenaikan PBB 250 persen, memicu gelombang kemarahan dari masyarakat.
Keputusan itu diambil setelah rapat intensif bersama para camat dan PASOPATI, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai infrastruktur dan pelayanan publik—seperti yang disampaikan oleh Bupati Pati.
Sebagai perbandingan, penerimaan PBB Pati hanya mencapai Rp 29 miliar, jauh berada di bawah kabupaten tetangga seperti Jepara (Rp 75 miliar) dan Rembang serta Kudus (masing-masing Rp 50 miliar), padahal potensi wilayahnya lebih besar.
Alasan inilah yang menjadi dasar kebijakan kenaikan tajam tersebut.
Namun, tuntutan publik bergerak cepat. Ratusan ribu warga turun ke jalan, menyerbu alun-alun Pati.
Dalam suasana mencekam yang disiarkan melalui media sosial, aksi ini membuat Bupati akhirnya mengambil langkah tegas dan membatalkan kebijakan tersebut.
Ia memastikan tarif kembali ke besaran tahun sebelumnya dan menjanjikan pengembalian selisih pembayaran lewat mekanisme BPKAD dan kepala desa.
Meski kebijakan telah dibatalkan, demonstrasi tetap berlanjut. Aparat keamanan menghadapi kerumunan dengan pendekatan dialogis.
Polresta Pati menerjunkan lebih dari 2.600 personel gabungan yang terdiri dari 14 polres, Satbrimob Polda Jateng, Satpol PP, TNI, serta berbagai instansi pendukung lainnya untuk menjaga keamanan secara profesional dan humanis.
Langkah ini juga dilengkapi dengan penyiapan tim medis, pemadam kebakaran, dan tim pengurai massa.
Semua diarahkan mendukung ketertiban, tanpa mengesampingkan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa kebijakan tarif daerah merupakan domain pemerintah kabupaten, yang mekanismenya dievaluasi bertahap melalui provinsi dan Kementerian Dalam Negeri
Kemudian baru melibatkan Kementerian Keuangan.
