Jawa Pos Radar Lawu – Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bikin publik makin bertanya-tanya kebenarannya usai tahap mediasi deadlock.
Bareskrim Mabes Polri resmi turut turun tangan melakukan penyelidikan mendalam dengan mengambil sampel ijazah pembanding dari rekan-rekan Presiden Jokowi semasa SMA hingga kuliah.
Dimana, penyelidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait keaslian ijazah Kepala Negara.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa timnya telah bekerja selama sekitar sebulan di wilayah Yogyakarta dan Solo.
“Saat ini kami mengambil sampel (ijazah) pembanding untuk memperdalam proses penyelidikan.
Terutama untuk uji di Laboratorium Forensik (Labfor) guna mempercepat proses penyelidikan,” ujar Djuhandhani saat memberikan keterangan di Mapolresta Solo, Kamis (8/5).
Bahkan, Bareskrim mengumpulkan ijazah dari 7 orang rekan Jokowi yang merupakan lulusan SMA 6 Solo dan Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai bahan pembanding.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keaslian format, tanda tangan, serta elemen administratif lainnya melalui investigasi ilmiah.
Tak hanya itu, penyelidikan juga telah melibatkan pemeriksaan terhadap 31 saksi. Mereka terdiri dari para pelapor, rekan seangkatan Jokowi, dosen pembimbing, hingga pejabat kampus seperti rektor.
“Data ini akan kami uji secara scientific investigation di Labfor. Hasilnya, tentu saja kami masih menunggu,” jelas Djuhandhani.
Menurutnya, hasil uji laboratorium tersebut nantinya akan dikonfirmasi dengan dokumen asli milik Presiden Jokowi.
Upaya ini, dilakukan untuk menjawab keraguan publik dan menghentikan kegaduhan yang terus berkembang di masyarakat.
“Biar situasi tidak lagi gaduh, kami ingin memastikan kebenarannya,” tegas Djuhandhani.
Meski belum memasuki tahap penyidikan, langkah Bareskrim menandai keseriusan Polri dalam menanggapi laporan masyarakat terhadap figur publik, termasuk presiden.
Hasil pemeriksaan forensik di Labfor akan menjadi kunci dalam menentukan arah lanjutan proses hukum atas tudingan yang belakangan kembali ramai dibahas publik. (okta)
Editor : Riana M.