Jawa Pos Radar Lawu - Gelombang desakan untuk mengusut tuntas kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, terus menguat.
Insiden tragis yang terjadi pada Jum’at (24/1/2025) dini hari itu merenggut satu nyawa dan menyebabkan beberapa korban luka-luka.
Rencananya, ratusan buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sebagai bentuk protes.
Menurut keterangan awal otoritas Malaysia, kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) mengklaim bahwa penembakan terjadi setelah kapal mereka ditabrak empat kali oleh kapal yang diduga membawa PMI.
Namun, dua korban selamat yang berinisial HA dan MZ, warga asal Riau, membantah tuduhan tersebut.
Mereka memastikan tidak adanya perlawanan menggunakan senjata tajam seperti yang dinarasikan pihak Malaysia.
“Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” ujar Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, Rabu (29/1/2025).
Reaksi Pemerintah dan Tokoh
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendesak Malaysia untuk mengusut tuntas insiden ini.
“Kami berharap insiden ini diusut tuntas, mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu,” ujar Cak Imin saat ditemui awak media di TMII, Jakarta Timur.
Bahkan, ia menekankan perlunya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat mekanisme penyaluran pekerja migran legal.
“Ini menjadi pelajaran penting untuk terus meningkatkan kerja sama, melegalkan pola hubungan interaktif penegak kerja dan seluruh proses terkait,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, juga menyampaikan keprihatinan mendalam.
“Kami memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung pemerintah dalam mendorong penguatan pengawasan terhadap jalur pengiriman PMI, terutama dengan melakukan penguatan regulasi dan sosialisasi,” ujarnya.
Selain itu, Farah juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait tata cara pengiriman tenaga kerja yang legal untuk mencegah praktik perdagangan manusia.
Merespons insiden ini, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, (30/1/2025).
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kedubes Malaysia pukul 10.00–13.30 WIB, kemudian dilanjutkan di Kementerian P2MI pada pukul 14.00–17.00 WIB.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dalam melindungi PMI.
“Kami meminta ada keputusan untuk mengadili dan memenjarakan petugas yang menembak mati buruh migran Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, aksi ini juga menuntut agar Pemerintah Malaysia menjamin keselamatan dan hak-hak buruh migran serta mendesak pencopotan Menteri dan Wakil Menteri P2MI yang dianggap lemah dalam membela kepentingan PMI.
“Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya,” tegas Said.
Kasus penembakan terus menjadi sorotan tajam dan pengingat akan pentingnya perlindungan serta pengawasan terhadap PMI, baik secara legal maupun melalui penguatan regulasi. (okta)
Editor : Riana M.