Jawa Pos Radar Lawu - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional dalam mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, dan istrinya, Erina Gudono.
Pasangan ini menjadi sorotan publik setelah diketahui menggunakan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat, dengan biaya sewa yang ditaksir mencapai Rp 8,7 miliar.
"Kami mendorong agar KPK dapat berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri untuk menelusuri dari aspek pemberi fasilitas terhadap Kaesang," ujar Peneliti ICW, Diky Anandya, pada awak media, Senin (2/9/2024).
Jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER, dilaporkan milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, yakni sebuah perusahaan Singapura yang sahamnya juga terdaftar di Amerika Serikat.
Berdasarkan informasi ini, Diky menyarankan KPK untuk berkoordinasi dengan otoritas di Singapura dan Amerika Serikat.
Meskipun secara hukum Kaesang bukanlah pejabat publik yang wajib melaporkan fasilitas yang diterimanya kepada KPK. Diky pun menekankan pentingnya penyelidikan ini karena dapat menjadi indikasi upaya pemberian gratifikasi kepada pejabat negara melalui keluarganya, sebuah celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan pihak swasta.
"Apalagi Kaesang merupakan anak seorang Presiden dan adik Wakil Presiden terpilih, sehingga agar tidak menjadi spekulasi yang semakin berkembang, Kaesang punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarganya," ujar Diky.
Sementara itu, KPK masih dalam tahap memproses surat undangan kepada Kaesang untuk dimintai klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi ini.
"Masih berproses," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.
Ketika ditanya kapan surat tersebut akan dikirim, Tessa belum dapat memberikan kepastian.
"Nanti dikabari," imbuhnya.
Baca Juga: Imbas Carikan Kerja Menantu, Mantan Presiden Korea Jadi Tersangka Kasus Suap
Gaya hidup mewah Kaesang turut menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Aktivis 98, Ubedilah Badrun. Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Kaesang dan generasi Z lainnya di Indonesia.
"Hari-hari ini 9,9 juta gen Z menganggur. Ironi ya saya kira, anak Presiden yang juga gen Z hidup mewah," pungkas Ubedilah saat ditemui awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Selain itu, Ubedilah bersama kuasa hukumnya mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait Kaesang, yang menurutnya telah ia laporkan sejak 2,5 tahun lalu.
"Tindak pidana korupsi pencucian uang Gibran Kaesang. Bisa ditracing beritanya di media sudah cukup banyak," ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga mengkritik pernyataan beberapa pihak yang menganggap anak presiden bukan pejabat negara.
"Saya kira salah pernyataan itu karena yang bersangkutan juga anak pejabat negara. Jadi tentu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Penyalahgunaan jabatan," jelas Ubedilah.
Di sisi lain, Ubedilah juga menegaskan keyakinannya bahwa KPK, yang bekerja berdasarkan undang-undang, harus berani menindaklanjuti kasus ini secara adil tanpa pandang bulu. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moral dan integritas di mata publik, terutama dalam menjaga nama baik keluarga Presiden.
Tentu, langkah tegas dari KPK akan menjadi cerminan sejauh mana lembaga anti rasuah ini dapat bertindak tanpa pilih kasih, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. (okta)
Editor : Riana M.