Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat Whoosh.
Baik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Istana Kepresidenan sepakat bahwa tanggungan proyek tersebut sepenuhnya menjadi urusan korporasi, bukan negara.
Istana Tegaskan Tak Gunakan APBN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak berencana membayar utang Whoosh menggunakan APBN.
“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema alternatif supaya beban keuangan bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu malam (12/10/2025).
Meski begitu, Prasetyo memastikan isu utang Whoosh tidak dibahas secara khusus dalam rapat malam itu.
Ia menilai proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan konektivitas Jakarta–Bandung dan berpotensi dikembangkan hingga Surabaya.
“Kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya ke Bandung, tapi juga ke Surabaya,” katanya.
Purbaya Tegas: Jangan Gunakan Uang Negara
Sikap serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menolak keras penggunaan APBN untuk menutup utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator proyek tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menilai, tanggung jawab pembiayaan harus diselesaikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, lembaga yang menaungi proyek KCIC.
Ia mengingatkan bahwa Danantara memiliki kemampuan finansial yang kuat dengan dividen rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau tidak, nanti semuanya ke pemerintah lagi termasuk dividennya,” tegasnya.
BPI Danantara Siapkan Skema Patungan BUMN
Sebagai solusi, BPI Danantara tengah menyiapkan dua opsi untuk mengatasi beban utang proyek KCIC yang turut membebani neraca PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Opsi pertama, penyertaan modal tambahan dari konsorsium BUMN Indonesia kepada KAI.
Opsi kedua, penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah agar bisa dikelola bersama secara komersial melalui skema patungan antar-BUMN.
Sebagai informasi, proyek KCIC merupakan hasil kerja sama antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) — konsorsium KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga — dengan mitra dari China.
Sebanyak 75 persen pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan modal pemegang saham.
Pemerintah Dorong Transparansi dan Efisiensi
Baik Purbaya maupun Istana berharap penyelesaian masalah utang Whoosh dilakukan dengan prinsip korporasi murni tanpa membebani negara.
Pemerintah menegaskan tidak ingin mencampuradukkan batas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.
Baca Juga: Awas, Baju Baru Jangan Langsung Dipakai! Ini Alasan Penting Mencuci Pakaian sebelum Dikenakan
“Jangan kalau untung untuk swasta, kalau rugi ke pemerintah. Skemanya harus jelas,” ujar Purbaya.
Dengan sikap tegas ini, pemerintah mendorong agar BPI Danantara dan konsorsium BUMN segera menemukan solusi pembiayaan yang berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. (kid)
Editor : Nur Wachid