Jawa Pos Radar Lawu - Pada 25 Agustus 2025, aksi Demo Pati jilid II yang direncanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) resmi dibatalkan.
Keputusan ini diumumkan oleh inisiator utama, Ahmad Husein, melalui akun media sosialnya beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 20 Agustus 2025.
Aksi yang semula menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo, ini kini resmi dibatalkan demi menjaga kondusivitas dan jalannya proses hukum yang tengah berlangsung.
Latar Belakang Aksi
Demo sebelumnya pada 13 Agustus 2025 sempat menarik perhatian nasional. Sekitar 100.000 warga Pati turun ke jalan di Alun-Alun Pati, menuntut Bupati Sudewo mundur.
Aksi ini dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rel kereta api dan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan masyarakat.
Alasan Pembatalan
Dalam pengumumannya, Ahmad Husein menjelaskan bahwa pembatalan dilakukan setelah terjadi komunikasi intens dengan Bupati Sudewo melalui video call.
Kesepakatan tersebut dibuat untuk mencegah ketegangan di masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan tanpa gangguan.
Husein menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga perdamaian serta menghormati jalannya hokum.
Reaksi Masyarakat
Baca Juga: 5 Kejanggalan Kematian Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Motif Pembunuhan hingga Tewas Mengenaskan!
Keputusan pembatalan aksi memicu beragam tanggapan.
Sebagian mendukung langkah damai yang diambil oleh Husein, sementara sebagian lainnya merasa kecewa karena tuntutan mereka terkait pengunduran diri Bupati Sudewo belum terpenuhi.
Meski demikian, banyak pihak berharap agar proses hukum terhadap Bupati tetap berjalan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat tetap mendapatkan keadilan.
Langkah Selanjutnya
Baca Juga: Motif Pembunuhan Kepala Cabang BRI Masih Misteri, Korban Ternyata Sudah 13 Tahun Bekerja!
Meski demo dibatalkan, AMPB menegaskan akan tetap memantau jalannya proses hukum dan memastikan aspirasi masyarakat didengar.
Aliansi ini juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kedamaian, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
Ke depan, AMPB menekankan pentingnya dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan transparan.
Pembatalan demo Pati jilid II pada 25 Agustus menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi dan diplomasi dapat mencegah eskalasi konflik.
Keputusan Husein memilih jalur damai menunjukkan bahwa penyelesaian masalah melalui dialog tetap menjadi opsi terbaik, sambil menunggu proses hukum berjalan dengan baik.
Publik kini menunggu perkembangan kasus ini dengan harapan aspirasi mereka akan tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid