Jawa Pos Radar Lawu – Bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disinyalir berpotensi menghambat minat usaha di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, (25/10/2024).
Adinova menyoroti bahwa semakin banyaknya kementerian ini dikhawatirkan memicu munculnya isu ego sektoral antar lembaga.
“Ada permasalahan klasik yang sering kita dengar, yaitu ego sektoral. Dengan semakin banyaknya kementerian, ego sektoral ini semakin kuat dan perlu ditangani dengan serius,” ujar Adinova dalam diskusi tersebut.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa ego sektoral ini kerap kali mengemuka ketika kementerian-kementerian melaksanakan tugas di lapangan, yang berpotensi menghambat kerja sama dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Di samping itu, Adinova mengungkapkan bahwa penambahan jumlah kementerian ini kemungkinan besar akan berdampak pada bertambahnya regulasi, seperti surat edaran dari berbagai Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Peraturan Menteri (Permen).
“Kehadiran ego sektoral yang semakin kuat serta beragam aturan baru yang dikeluarkan jelas dapat mengganggu iklim usaha di Tanah Air,” ujarnya.
Menurut Adinova, kepastian berusaha menjadi isu yang sangat penting saat ini, terutama di tengah tren peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi bahwa pada era Presiden Joko Widodo, upaya reformasi regulasi kurang berjalan secara sistematis, sehingga muncul implikasi dari pembentukan kementerian baru yang dapat berdampak negatif pada kepastian usaha.
“Dari sisi kepastian berusaha, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi,” tambahnya.
Sebagai informasi, jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat ini, tercatat ada 48 menteri yang dilantik, terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis.
Beberapa kementerian yang dipecah, di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. (okta)
