MADIUN, Jawa Pos Radar Lawu – Besok hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pada H-1 masa tenang, Bawaslu Kabupaten Madiun menyebut ada beberapa hal yang menjadi sorotan.
Yang paling utama yakni praktik money politic alias politik uang dalam bentuk penyaluran bantuan sosial alias bansos.
Penyaluran bansos, termasuk bantuan pangan, rawan bermuatan politis jika dilakukan di deitk-detik akhir jelang coblosan pemilu.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo, Selasa (13/2).
"Masa tenang jadi kesempatan masyarakat menentukan pilihan. Masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh siapapun dan apapun,” ujarnya, dikutip dari Radar Madiun.
Guna mengantisipasi adanya praktik tersebut, Widodo menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan birokrasi setempat.
Baca Juga: Sudah Antre Berdesakan Tak Kebagian Beras SPHP, Pedagang: Sebagian Disimpan untuk Pelanggan Besok
Yakni, menyarankan birokrasi setempat untuk sementara tidak menggerakkan birokrasi tingkat bawah jajaran camat dan kepala desa/lurah untuk menyalurkan bantuan.
Baik itu bantuan pangan maupun bantuan sosial ke masyarakat.
"Kami sarankan pelaksanaan penyaluran bansos atau pangan murah digelar tidak di masa tenang atau bisa setelah hari H pemilu 2024," ungkapnya.
"Ini harus menjadi perhatian PTPS karena praktik seperti ini biasanya menyasar kalangan bawah langsung, tidak melalui perantara," lanjut Widodo.
Di luar masalah politik uang, bawaslu juga menekankan kepada KPU untuk tertib jadwal dalam mendistribusikan logistik pemilu.
"Jangan sampai hari H masih ada perpindahan TPS karena yang disiapkan sebelumnya tidak layak atau tidak sesuai standar," tukasnya. (ryu/naz)
Editor : Mizan Ahsani