Oleh Asep Syaeful*
Sebuah tanya jawab di salah satu acara, komika Abdur Arsyad menjawab dirinya sempat ditawari untuk ikut barisan influencer mendukung pasangan calon 02. Tak tanggung-tanggung, nominal yang disepakati senilai Rp 2 miliar.
Walaupun ditolak, informasi ini cukup menarik. Karena kita tahu, banyak deretan artis dan influencer yang terkenal bergabung menjadi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Baca Juga: Obituari Cinta dan Syair Thomas Elisa Lainnya
Misalnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Zarry Hendrik, Andre Taulani, Desta, Gading Marten, Rachel Venya, Tretan Muslim, Marshel Widianto, Kiky Saputri, Atta Halilintar, Coki Pardede, Deny Cak Nan dan banyak lainnya.
Ini fenomena menarik sekaligus memprihatinkan. Mereka mengkampanyekan Prabowo - Gibran melalui akun sosial medianya masing-masing. Melakukan kontra narasi terhadap isu yang beredar di sosial media, menyebarkan informasi, yang tidak sedikit justru disinformasi. Bahkan tidak jarang mereka juga ikut Prabowo atau Gibran saat berkampanye.
Kita tidak tahu secara pasti berapa nominal yang disepakati mereka. Karena tidak ada kejujuran dari mereka. Namun rasa-rasanya tidak fair. Masyarakat atau pengikutnya menganggap dukungan mereka murni, namun ternyata hanyalah transaksional.
Baca Juga: Palsu
Jika akhirnya pasangan capres dan cawapres mereka terpilih, yang merasakan dampak buruk kepemimpinan Prabowo - Gibran adalah masyarakat dan pengikutnya. Sedangkan mereka, kontraknya tentu akan diperpanjang. Kalaupun tidak diperpanjang, mereka masih bisa kipas-kipas uang, minimal Rp 2 miliar untuk lima tahun ke depan.
Ini adalah preseden yang buruk bagi demokrasi kita saat ini. Siapa yang bertanggung jawab atas ini ? Ya, tidak lain adalah Presiden Joko Widodo.
Jokowi adalah presiden yang belanja dari anggaran negara secara besar-besaran untuk aktivitas digital dengan melibatkan buzer dan influencer.
Baca Juga: HARI-HARI YANG PANJANG
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jokowi menghabiskan total anggaran pemerintah untuk belanja aktivitas digital senilai Rp 1,29 triliun selama tahun 2014-2020. Dimana aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer mencapai Rp 90,4 miliar. Jumlah tersebut tentu semakin besar jika dihitung hingga tahun ini. Buzer dan influencer tumbuh subur karena memang jelas cuan.
Sebagai buruh media, saya merasa ini adalah ancaman bagi demokrasi. Bagaimana tidak, influencer atau buzer belum ada aturan yang mengikat terkait karya yang dihasilkan. Eh bukan karya nding, semacam bualan. Tidak ada kode etik influencer dan buzer yang bisa dijadikan pedoman.
Tidak heran jika sosial media kita hari-hari ini, dipenuhi cuitan (untuk tidak menyebut omongan sampah) buzer dan influencer. Tidak sedikit cuitan mereka adalah disinformasi. Tujuannya jelas, untuk menyerang lawan dan tidak sedikit yang juga untuk mengadu domba.
Baca Juga: Merayu Malam dan Puisi De Eka Putrakha Lainnya
Berbeda dengan belanja media, perusahaan pers masih teguh memegang UU Pers dan kode etik jurnalistik. Jika ada iklan atau belanja publikasi media, perusahaan pers memberikan garis api. Bisa berupa kotak khusus dengan ditambah kode adventorial untuk media cetak. Atau tulisan adventorial untuk media elektronik, siber atau di akun sosial media.
Masyarakat dengan mudah membedakan mana tulisan yang berbayar atau tidak. Sehingga jika tidak berkenan membaca tulisan berbayar, hanya tinggal melewati atau skip artikel tersebut.
Sementara buzer atau influencer, tidak ada kejujuran tulisan, statement atau cuitannya berbayar atau tidak. Sehingga seolah-olah merupakan pendapat pribadi.
Ini tentu sangat menyesatkan. Sebab dalam menyuguhkan informasi, buzer dan influencer tidak mempunyai kode etik untuk konfirmasi, cover both side atau mengelaborasi lebih lanjut informasi yang disuguhkan agar lebih valid. Bahkan mereka cenderung sengaja menyebarkan disinformasi agar tujuan elektoral bisa terwujud.
Baca Juga: Katanya, Pemilu Memanggil Kita, Rakyat Menyambut Gembira
Ini menjadi tantangan dunia pers hari ini. Perkembangan digital dan era disrupsi, membuat informasi membanjiri gadget kita. Dampaknya, buzer dan influencer tumbuh subur. Celakanya, tumbuh suburnya mereka dimanfaatkan betul oleh rezim Jokowi dan paslon 02.
Apakah ini kekalahan pers sebagai pilar ke empat demokrasi atau justru kemenangan? Kita perlu renungkan jauh lebih dalam. Yang jelas, orang yang tidak suka iklim demokrasi, akan lebih memilih berkontrak dengan buzer dan influencer daripada perusahaan media.
Akhirnya, selamat hari pers nasional (HPN) atau lebih tepatnya selamat kelahiran persatuan wartawan Indonesia (PWI). Sebagai buruh media, saya hanya bisa mengetik opini ini sambil mendengarkan lagu Bersemi Berkebun karya Efek Rumah Kaca Feat Morgue Vanguard.
Dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama.
*) Jurnalis Jawa Pos Radar Ngawi