Jawa Pos Radar Lawu – PT Taspen (Persero) klarifikasi terkait maraknya pemberitaan rapelan dan kenaikan gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, serta penerima tunjangan lain.
Penegasan ini disampaikan untuk mencegah salah persepsi di masyarakat seiring beredarnya kabar yang belum memiliki dasar hukum.
Dalam keterangan resminya, Taspen menegaskan komitmennya memberikan layanan terbaik kepada seluruh peserta.
Mereka tetap memegang prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.
Taspen juga menjelaskan bahwa dasar pembayaran pensiunan masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan/Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan janda/dudanya.
Adapun PP tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024.
Taspen menegaskan bahwa hingga klarifikasi ini dibuat, belum ada keputusan apapun dari pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun pokok.
Termasuk bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, maupun penerima tunjangan kehormatan lainnya.
"Taspen memastikan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan ataupun pembayaran rapelan gaji pensiunan," tegas Branch Manager Taspen Madiun Susilo.
"Masyarakat diimbau selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait," sambungnya.
Sebagai bentuk edukasi, Taspen juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutama terkait pencairan gaji pensiun.
Baca Juga: Pengumuman UMP 2026 Ditunda, Kenapa? Pemerintah Siapkan Formula Baru Pengupahan
Untuk informasi valid, masyarakat dapat menghubungi Call Center Taspen di 1500 919, media sosial resmi Taspen, atau situs resmi www.taspen.co.id.
Dengan adanya klarifikasi ini, Taspen berharap polemik informasi seputar rapelan dan kenaikan pensiun dapat segera terhenti dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat. (kid/naz)
Editor : Nur Wachid