Jawa Pos Radar Lawu - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sikap tegas pemerintah dalam menjaga swasembada pangan.
Ia memastikan tidak ada ruang bagi beras impor masuk ke Indonesia, bahkan dalam jumlah yang paling kecil sekalipun, meski harga beras dunia sedang merosot.
“1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” ujar Amran seusai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Pernyataan ini menjadi respons atas dugaan impor ilegal oleh perusahaan berinisial PT MSG di Sabang, Aceh.
Gudang perusahaan tersebut telah disegel aparat setelah ditemukan beras impor asal Thailand yang masuk tanpa izin dan melanggar kebijakan nasional.
Pemerintah menilai langkah itu bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa impor beras tidak diperbolehkan.
Amran menjelaskan bahwa meski Sabang berstatus free trade zone, kawasan tersebut tidak boleh dijadikan celah untuk memasukkan komoditas strategis yang menyangkut ketahanan pangan nasional.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini tidak impor. Sudah swasembada, lebih dari cukup (produksi dalam negeri),” tegasnya.
Ia memaparkan bahwa produksi beras nasional justru melampaui target.
Pemerintah menargetkan produksi 32 juta ton pada 2025, namun proyeksinya sudah mencapai 34,7 juta ton.
Kelebihan pasokan inilah yang membuat impor dipandang tidak lagi mendesak.
Meski jumlah beras ilegal yang masuk hanya 250 ton, Amran menilai tindakan tersebut bisa menimbulkan kegaduhan dan persepsi negatif di publik.
Ia mengapresiasi Komisi IV DPR yang mendukung penindakan tegas, agar kebijakan pangan tetap berpihak pada petani dan tidak diganggu praktik ilegal.
Penurunan drastis harga beras global, dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS, dinilai menjadi motif utama pelaku impor ilegal.
Amran mengungkapkan bahwa dua tahun lalu Indonesia mengimpor 7 juta ton beras, sehingga saat impor dihentikan, negara produsen kehilangan pasar besar dan harga dunia ikut anjlok.
Ia mengaku pemerintah mendapat tekanan dari sejumlah negara agar kembali membuka keran impor, namun sikap Indonesia tetap teguh.
“Tiba-tiba kita hentikan impor, sehingga kami dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga, tetapi tekat kita adalah swasembada,” ujarnya.
Amran juga menepis anggapan bahwa kasus impor ilegal tersebut mencederai status swasembada.
Menurutnya, swasembada ditentukan oleh produksi nasional, bukan oleh ulah oknum.
“Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah serakahnomics diulang. Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menekankan bahwa pelaku impor ilegal harus dihukum sesuai aturan.
“Siapa pun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek.
Dengan kebijakan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah menegaskan kembali komitmen mempertahankan swasembada beras sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional. (fin)
Editor : AA Arsyadani