Jawa Pos Radar Lawu - Kontroversi terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah kegiatan konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kabupaten Bandung.
Cucun menyampaikan pandangan yang memicu perdebatan luas di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Pernyataannya yang menyebut bahwa program MBG tidak memerlukan keterlibatan ahli gizi langsung, telah memicu gelombang kritik dan respons dari berbagai pihak.
Rekaman kegiatan tersebut tersebar luas di media sosial pada (17/11/2025), dan langsung menjadi bahan diskusi publik. Banyak pihak mempertanyakan dasar pemikiran di balik pernyataan tersebut, mengingat program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Dalam forum tersebut, seorang ahli gizi sempat menyampaikan tantangan di lapangan serta mengusulkan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), termasuk kebutuhan tenaga sanitasi di setiap unit pelayanan MBG.
Namun, tanggapan Cucun yang menyebut bahwa lulusan SMA bisa menjalankan tugas pemenuhan gizi dengan pelatihan singkat, dinilai meremehkan peran profesional gizi. Hal ini memicu kemarahan netizen dan tenaga kesehatan, yang menilai bahwa pendekatan tersebut berisiko menurunkan kualitas layanan gizi dan mengabaikan kompetensi yang telah dibangun melalui pendidikan formal.
Respons publik terhadap pernyataan tersebut sangat cepat dan masif. Akun media sosial milik Cucun Ahmad Syamsurijal dibanjiri ribuan komentar pedas, sebagian besar mempertanyakan komitmen DPR terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
Beberapa organisasi profesi juga menyampaikan keprihatinan mereka secara terbuka, menegaskan bahwa peran ahli gizi tidak bisa digantikan oleh tenaga non-profesional, meskipun telah mengikuti pelatihan singkat.
Menanggapi sorotan tersebut, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan pendapat pribadi, melainkan hasil diskusi dalam forum yang melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, forum tersebut digelar oleh mitra MBG untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Dalam forum itu, muncul berbagai usulan, termasuk gagasan tentang pelatihan tenaga non-profesional untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli gizi.
Cucun juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan profesi ahli gizi. Ia mengakui bahwa tenaga gizi memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan keberhasilan program MBG. Klarifikasi ini disampaikan dalam rangka meredam polemik yang berkembang dan mengembalikan fokus pada penguatan program MBG secara menyeluruh.
Di sisi lain, polemik ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai strategi implementasi MBG di lapangan. Banyak pihak menilai bahwa program MBG harus dirancang dengan pendekatan multisektor, melibatkan tenaga kesehatan, ahli gizi, pendidik, dan komunitas lokal.
Keterlibatan ahli gizi dinilai krusial dalam menyusun menu, mengawasi proses distribusi, serta melakukan evaluasi dampak program terhadap status gizi penerima manfaat.
Beberapa daerah yang telah menjalankan pilot project MBG menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan efektivitas program. Namun, tantangan utama tetap pada ketersediaan tenaga ahli gizi di daerah terpencil. Dalam konteks ini, pelatihan tenaga pendukung memang menjadi salah satu opsi, tetapi tetap harus berada di bawah supervisi tenaga profesional.
Polemik ini juga mendorong DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan tim teknis lintas kementerian yang bertugas menyusun standar operasional pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme rekrutmen dan pelatihan tenaga pendukung.
Usulan ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran publik dan memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat.
Sementara itu, organisasi profesi seperti Persagi dan Ikatan Ahli Gizi Indonesia (IAGI) menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan MBG. Mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dan perlunya pelibatan ahli gizi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Di tengah dinamika ini, masyarakat berharap agar para pemangku kebijakan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan.
Kepercayaan publik terhadap program pemerintah sangat bergantung pada transparansi, akurasi informasi, dan komitmen terhadap kualitas layanan.
Kontroversi yang melibatkan Cucun Syamsurijal menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Dalam era digital, setiap pernyataan publik dapat dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi masyarakat.
Oleh karena itu, komunikasi kebijakan harus dilakukan dengan cermat, melibatkan para ahli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Sebagai tindak lanjut, DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat kerja lanjutan dengan Komisi IX dan mitra terkait untuk membahas strategi penguatan MBG. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang memperkuat peran tenaga gizi dan memastikan keberlanjutan program MBG di seluruh Indonesia. (husnul-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid