REMBANG, Jawa Pos Radar Lawu – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebelumnya usulan tersebut menulai respons keras dari berbagai pihak, termasuk ulama kharismatik KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, itu menyebut banyak kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak memahami sejarah jika mendukung gelar tersebut diberikan kepada tokoh Orde Baru itu.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan (Soeharto sebagai pahlawan nasional) berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Gus Mus, sahabat dekat Gus Dur yang juga alumni Lirboyo dan Krapyak, dilansir Radar Lawu dari NU Online.
Luka Kolektif Warga NU di Era Orde Baru
Pernyataan Gus Mus bukan tanpa alasan. Ia mengingatkan kembali sejumlah tragedi kelam yang terjadi pada masa kekuasaan Soeharto dan menimpa kalangan pesantren, kiai, dan warga NU.
Misalnya, peristiwa Losarang, Indramayu saat Pemilu 1971. Menurut laporan Panda Nababan yang terekam dalam Ensiklopedia NU, banyak warga NU mengalami kekerasan, rumah dibakar, masjid dihancurkan, dan mereka dipaksa mengungsi meninggalkan harta bendanya begitu saja.
“Di meja-meja makan warga masih ditemukan makanan membusuk, pertanda mereka kabur dalam keadaan darurat,” tulis Nababan dalam laporan yang akhirnya dihentikan paksa oleh aparat militer.
Tragedi lainnya adalah pembunuhan Kiai Hasan Basri di Brebes pada 1977. Harian Pelita kala itu mencatat, rumah tokoh NU tersebut digedor tengah malam, lalu ia dan anaknya dipukuli hingga dikabarkan tewas. Pemerintah menyebut korban bunuh diri, namun banyak pihak menilai itu skenario.
Di tahun yang sama, terjadi pembakaran 140 rumah di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Penduduk setempat dan para kiai dikabarkan diintimidasi menjelang Pemilu, dan foto-foto kebrutalan itu tersebar di media.
Upaya Represi Politik hingga Intervensi Muktamar NU
Bukan hanya kekerasan fisik, intervensi kekuasaan juga merembet ke ranah organisasi. Pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung, 1994, Orde Baru secara aktif mencoba mengganjal pencalonan kembali Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU dengan mendukung rivalnya, Abu Hasan.
Choirul Anam dalam buku Konflik Elit PBNU menyebut bahwa Abu Hasan banyak membagi bantuan ke pesantren untuk mendulang suara. Bahkan setelah kalah dari Gus Dur, ia menggugat ke pengadilan, sesuatu yang asing dalam tradisi NU.
Pada 1996, upaya menyingkirkan Gus Dur berlanjut. Menteri Ristek BJ Habibie—utusan Orde Baru—meminta Gus Dur mundur dari jabatannya. Permintaan itu ditegaskan langsung oleh Soetjipto Wirosardjono yang mendampingi Habibie ke DPR.
Gus Mus: Pahlawan Tak Boleh Dilupakan Sejarah Kelamnya
Menurut Gus Mus, gelar pahlawan semestinya diberikan kepada tokoh yang tanpa cela sejarah besar. Ia mengingatkan banyak kiai dan pejuang NU yang rela berkorban tanpa pernah meminta gelar pahlawan.
“Banyak kiai berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Supaya amalnya tidak berkurang di mata Allah. Menghindari riya’,” tandasnya. (kid)
Editor : Nur Wachid