Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai bagian dari program bantuan penebalan di luar bansos reguler seperti PKH, BPNT, dan PIP.
Program ini merupakan bentuk dukungan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2025.
Dilansir dari kanal You Tube Pendamping Sosial, BLT Kesra diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan sebesar Rp900.000.
Namun, tidak semua pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) otomatis bisa mendapatkan bantuan peneballaan ini.
Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), penerima BLT Kesra hanya diperuntukkan bagi KPM yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Lalu, apa penyebab saldo KKS kosong atau tidak terisi BLT Kesra Rp900 ribu padahal penerima masih aktif dalam program bansos lain? Berikut penjelasan lengkapnya.
1. Proses Pencairan Masih Bertahap
Apabila KPM adalah penerima BPNT aktif dan berada di desil 1–4, kemungkinan besar BLT Kesra belum cair karena proses pencairan dilakukan bertahap. Pemerintah menyalurkan bantuan ini mulai bulan November hingga akhir Desember 2025.
Jadi, penerima diimbau untuk bersabar karena penyaluran dilakukan secara non-serentak sesuai jadwal wilayah masing-masing, dan pencairan susulan masih terus berlangsung.
2. Penerima PKH Murni Belum Mendapatkan BLT Kesra
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di aplikasi SIKS-NG, penerima PKH murni belum muncul menu khusus untuk BLT Kesra periode Oktober–Desember. Artinya, KPM PKH murni belum berkesempatan menerima BLT Kesra.
Meski begitu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan agar penerima PKH murni juga bisa mendapatkan bantuan ini, mengingat kuota total BLT Kesra mencapai 35 juta penerima di seluruh Indonesia.
3. Data Penerima Sudah Ter-Exclude (Pengecualian)
Penyebab lain saldo KKS tidak terisi BLT Kesra adalah data KPM telah ter-exclude dari sistem DTKS.
Hal ini biasanya terjadi meskipun penerima masih aktif menerima bansos tahap sebelumnya, namun pada tahap 4 datanya tidak lagi masuk karena tergolong desil tinggi (desil 5 ke atas). Sementara itu, BLT Kesra hanya disalurkan kepada masyarakat di desil 1–4.
Dengan demikian, tidak semua pemegang KKS otomatis berhak menerima BLT Kesra Rp900 ribu. Proses verifikasi data, kategori desil, dan status aktif dalam DTKS menjadi faktor penentu utama.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid