Jawa Pos Radar Lawu - Mulai pertengahan Oktober 2025, masyarakat penerima bantuan sosial (KPM) kembali mendapat kabar menggembirakan.
Pemerintah melalui PT Pos Indonesia resmi mengumumkan dimulainya penyaluran bantuan pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 2 liter kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah di berbagai daerah Indonesia.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan serentak mulai 14 Oktober 2025, bersamaan dengan pencairan dua jenis bantuan sosial tunai (bansos tunai).
PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai lembaga resmi penyalur, memastikan agar bantuan sampai langsung ke tangan penerima tanpa kendala.
Dalam prosesnya, setiap KPM akan menerima surat undangan resmi yang berisi informasi lengkap mengenai lokasi dan jadwal pengambilan bantuan.
Warga yang menerima undangan diimbau membawa kartu identitas asli untuk mempermudah proses verifikasi di lapangan.
Selain bantuan pangan, dua program bantuan tunai juga mulai disalurkan di waktu yang sama.
Penyaluran ini dilakukan di kantor-kantor pos atau titik layanan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Dengan adanya jadwal terpadu, penerima manfaat dapat mengambil beberapa jenis bantuan dalam satu waktu, sehingga lebih efisien dan meminimalkan antrean panjang.
Distribusi awal telah dimulai di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Ciamis, Jawa Barat, di mana warga telah menerima surat panggilan pengambilan bantuan.
Program ini juga mencakup wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah.
Di wilayah tersebut, PT Pos Indonesia menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 dan 3, disertai tambahan bantuan senilai Rp600.000 untuk meringankan beban ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, daerah lain yang belum mendapatkan jadwal resmi diharapkan segera menerima pemberitahuan melalui perangkat desa atau kantor pos setempat.
Pemerintah menegaskan, seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan merata ke seluruh Indonesia.
Dengan dimulainya penyaluran bantuan pangan dan tunai ini, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat meningkat, serta kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2025.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid