Jawa Pos Radar Lawu - Panggung politik Israel memanas jelang Pemilu 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menghadapi badai politik besar hingga kabinet retak, oposisi bersatu, dan dukungan publik merosot tajam.
Situasi di pemerintahan Israel kian tak stabil setelah mencuat isu perpecahan di internal kabinet keamanan.
Sejumlah menteri dan pejabat tinggi disebut berselisih dengan Netanyahu soal arah kebijakan militer di Jalur Gaza.
Sumber di Tel Aviv menyebutkan, banyak pejabat menilai pendekatan Netanyahu terhadap Gaza terlalu keras dan tidak memiliki strategi keluar yang jelas.
Dimana, mereka menuding sang perdana menteri hanya berfokus pada operasi militer tanpa arah diplomasi yang konkret hingga memperpanjang perang sekaligus memperburuk citra Israel di mata dunia.
Netanyahu menolak semua kritik. Ia bersikukuh operasi militer harus dilanjutkan hingga “tujuan keamanan nasional sepenuhnya tercapai”.
Menurutnya, gencatan senjata hanya akan memberi kesempatan bagi Hamas untuk bangkit kembali. Namun, keteguhan itu justru memicu ketegangan di kabinet.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant bahkan terang-terangan mengkritik strategi Netanyahu yang dianggap tanpa visi jangka panjang.
Ia memperingatkan, kebijakan agresif tanpa langkah politik justru bisa memperluas konflik dan melemahkan posisi Israel di kawasan.
Sementara itu, sejumlah perwira militer frustrasi karena Netanyahu terlalu ikut campur dalam keputusan operasional.
Mereka menilai perdana menteri menggunakan isu keamanan sebagai tameng politik untuk mempertahankan kekuasaan di tengah anjloknya popularitas.
Di tengah gejolak itu, kubu oposisi bergerak cepat, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan pemimpin oposisi Yair Lapid diam-diam menggelar pertemuan strategis pada malam perayaan Sukkot, Senin (6/10/2025).
Pertemuan dua tokoh lintas partai itu disebut sebagai langkah awal membentuk blok perubahan besar untuk menumbangkan dominasi Netanyahu.
Meski berbeda ideologi, keduanya sepakat satu hal yakni kepemimpinan Netanyahu harus diakhiri demi menyelamatkan kredibilitas politik Israel.
Koalisi oposisi ini mulai mendapat simpati publik, diman Survei Israel Democracy Institute (IDI) bersama The Jerusalem Post menunjukkan hanya 40 persen warga yang masih percaya pada Netanyahu.
Sebanyak 52 persen responden bahkan menyatakan sudah tidak yakin ia mampu memimpin negara di tengah krisis berkepanjangan.
Penurunan kepercayaan publik tak lepas dari berbagai faktor: perang tanpa ujung di Gaza, inflasi yang meningkat, harga kebutuhan pokok yang melonjak, hingga skandal politik yang tak kunjung reda.
Situasi diplomatik pun tak kalah buruk, sejumlah negara Barat yang dulu menjadi sekutu utama Israel kini mulai menjauh dan mengecam keras operasi militer Tel Aviv.
Kondisi ini memperburuk posisi Netanyahu, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.
Jika tren penurunan kepercayaan publik ini terus berlanjut hingga awal 2026, para pengamat memperkirakan Netanyahu akan menghadapi pertarungan politik paling berat sepanjang kariernya.
Dengan kabinet yang retak dan oposisi yang semakin solid, masa depan kekuasaan sang perdana menteri kini benar-benar berada di ujung tanduk. (okta)
Editor : Riana M.