Jawa Pos Radar Lawu — Pada hari ini, Rabu, 24 September 2025, ribuan petani dan buruh tani dari berbagai daerah berkumpul di Gedung DPR/MPR RI untuk memperingati Hari Tani Nasional ke 65.
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keluhan lama tentang masalah agraria yang menyentuh kehidupan sehari-hari petani, mulai dari konflik tanah hingga kebijakan yang dianggap tidak berpihak.
Selain menggelar demo, para petani juga menyiapkan enam tuntutan spesifik agar pemerintah dan DPR segera bertindak.
Unjuk rasa dimulai sejak pagi hari, dan massa berkumpul di depan Gedung DPR di Senayan.
Mereka membawa spanduk, pengeras suara, hasil bumi seperti sayur dan buah, serta berbagai atribut pertanian sebagai simbol perjuangan mereka.
Kapolda Metro Jaya dan instansi keamanan lainnya telah menyiapkan pengamanan ketat, termasuk pengalihan arus lalu lintas agar aksi tidak menimbulkan gangguan yang meluas.
Berikut adalah 6 tuntutan utama yang dibawa ke DPR:
1. Menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, pengaduan konflik tanah yang dihadapi anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) maupun petani dari berbagai daerah, serta menghentikan kriminalisasi anggota petani dalam menangani konflik agraria.
2. Alihkan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dengan penertiban kawasan hutan yang dijalankan oleh Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan).
3. Revisi Perpres Reforma Agraria (Perpres No. 62 Tahun 2023) agar lebih sinkron dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta desa.
4. Revisi undang-undang terkait, UU Pangan, UU Kehutanan, UU Koperasi, dan menyebut pembentukan hukum masyarakat adat sebagai bagian dari tuntutan untuk memperkuat posisi petani dalam regulasi.
5. Pencabutan UU Cipta Kerja, karena dianggap memperlebar ketimpangan agraria, melemahkan posisi petani, dan memperkuat dominasi korporasi dalam sektor agraria.
6. Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria & Dewan Nasional Kesejahteraan Petani, seperti institusi pengawas/pelaksana untuk memastikan kebijakan agraria tidak hanya menarik di atas kertas, tetapi juga terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh petani.
Para petani berharap bahwa DPR dan Presiden tidak hanya menerima aspirasi ini, tetapi segera memulai tindakan nyata.
Mereka mendesak agar upaya reforma agraria bukan hanya janji politik, tapi diperkuat oleh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang tegas. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid