Jawa Pos Radar Lawu — Hari ini, Senin 22 September 2025, aksi demonstrasi buruh digelar di depan gedung DPR/MPR RI, membawa tuntutan-tuntutan yang sudah lama digemakan.
Untuk menghadapi dan mengawal aksi ini, pihak kepolisian bersama unsur TNI dan pemerintah daerah DKI Jakarta menyiagakan 5.367 personel gabungan.
Pengamanan dimaksudkan agar demo tetap aman, damai, dan tidak merembet ke hal-hal yang mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif.
Artinya, polisi akan mengedepankan dialog dan koordinasi agar massa bisa menyampaikan aspirasinya tanpa menggunakan kekerasan dan tanpa penghadangan yang menimbulkan konflik.
Selain kepolisian, pihak TNI dan Pemda DKI juga dilibatkan dalam unsur pengamanan. Mereka bersama-sama menjaga tidak hanya kawasan DPR, tapi juga jalur akses menuju area aksi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah rekayasa lalu lintas situasional artinya jalur atau ruas jalan bisa dialihkan tergantung situasi massa aksi di lapangan.
Masyarakat di sekitar Jakarta Pusat diimbau untuk menghindari lokasi demo jika tidak ada keperluan penting agar tidak terjebak kemacetan.
Sementara itu, buruh yang hari ini turun ke jalan menyuarakan tiga tuntutan besar: pertama, penegakan supremasi sipil; kedua, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang lebih berpihak; ketiga, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah disingkat sebagai nama tuntutan HOSTUM.
Konvoi massa dipimpin oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersama pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan orga¬nisa¬si buruh lainnya. Aksi dimulai sekitar pukul 10:00 WIB.
Massa buruh memadati halaman depan DPR dan berorasi dengan semangat tinggi, menyuarakan rasa keadilan atas kondisi kerja dan upah yang dirasa tidak memadai.
Dalam menghadapi aksi ini, kepolisian tegas menyebut bahwa senjata api tidak akan dilibatkan.
Semua personel yang dikerahkan diarahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan publik tanpa eskalasi kekerasan. Kepolisian juga meminta peserta aksi tetap tertib dan mematuhi jalur hukum yang ada.
Sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat berpotensi terganggu, terutama area sekitar DPR dan akses masuk ke kompleks legislatif.
Pengguna jalan dihimbau untuk memilih rute alternatif atau menunda perjalanan jika lewat kawasan demo, agar tidak terkena pengalihan jalan mendadak akibat kepadatan massa.
Aksi buruh tersebut menjadi momen pembuktian serius: apakah pemerintah akan merespons secara konkret atau hanya mendengarkan retorika?
Banyak pihak menilai bahwa tuntutan tentang upah layak dan penghapusan sistem outsourcing adalah isu yang berkepanjangan dan sudah lama diabaikan, sehingga harapan dipasang tinggi agar aksi hari ini bisa menjadi titik perubahan. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid