Jawa Pos Radar Lawu - Wabah keracunan massal yang menyerang ratusan pelajar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memicu kehebohan dan pertanyaan besar mengenai keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari laporan awal 150 anak, korban melonjak menjadi 657 siswa, dengan gejala mulai dari mual, muntah, pusing hingga muntah-muntah.
Kasus ini terjadi di Kecamatan Kadungora, dan sebagian besar korban dirawat jalan, sisanya menerima perawatan intensif di puskesmas setempat.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, gejala muncul beberapa jam setelah siswa mengonsumsi menu MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yayasan lokal di Desa Karangmulya.
Beberapa anak mulai merasakan mual dan pusing sejak Rabu dini hari, dan mereka segera dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah gejala memburuk.
Penanganan medis yang diberikan beragam. Sekitar 14 siswa yang kondisinya lebih parah dirawat intensif di Puskesmas Kadungora, sementara sebagian besar korban berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan jalan.
Pemerintah daerah segera mengerahkan tim kesehatan untuk mendistribusikan obat, mengecek sampel makanan dan bahan baku dari dapur MBG, dan melakukan investigasi menyeluruh.
Meskipun dugaan sementara menyebut menu MBG sebagai penyebab, belum ada kepastian karena penyebab keracunan masih dalam proses pemeriksaan laboratorium.
Dinas Kesehatan Garut sudah mengambil sampel menu makanan seperti nasi liwet, ayam woku, tempe orek, timun, selada, serta stroberi untuk diuji.
Partisipasi lembaga independen seperti Lapisda Bandung juga diminta untuk melakukan analisis lebih lanjut.
Pihak DPRD Garut melalui Komisi IV menyerukan agar pemerintah kabupaten dan penyelenggara MBG lebih transparan mengenai proses pengawasan, mulai dari sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku, distribusi, hingga lamanya penyimpanan makanan sebelum disantap.
Beberapa pelajar melaporkan bahwa makanan tersebut sudah terasa basi sebelum dimakan.
Ada juga kekhawatiran bahwa faktor air, kebersihan peralatan, dan suhu penyimpanan mungkin ikut berkontribusi.
Kondisi sekolah-sekolah terdampak kini menjadi sorotan: apakah semua SPPG sudah memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS)? Bagaimana prosedur pengolahan makanan sejak awal hingga distribusi?
Apakah ada standar penyimpanan bahan dan distribusi yang dijaga ketat? Semua pertanyaan itu diharapkan menjadi fokus penyelidikan.
Pemerintah Kabupaten Garut sudah menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran, termasuk kemungkinan evaluasi operasi dapur-dapur MBG (SPPG) yang terlibat.
Sementara itu, Wakil Bupati Putri Karlina meminta semua pihak bersabar dan menghormati proses investigasi sebelum menyimpulkan siapa yang salah. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid