Jawa Pos Radar Lawu - Aksi ribuan driver ojol pada demo 17 September 2025 hari ini berhasil kepung Jakarta di sejumlah titik strategis.
Para pengemudi menuntut regulasi yang lebih adil, pemotongan komisi aplikator, serta pengaturan tarif yang dianggap merugikan.
Gelombang massa ini membuat publik penasaran dengan apa tuntutan utama yang mereka bawa ke Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, hingga DPR RI.
Aksi tersebut kini menjadi trending dan sorotan media karena dinilai bisa memengaruhi kebijakan pemerintah terhadap transportasi online.
Latar Belakang Aksi
Unjuk rasa ini dipicu oleh ketidakpuasan driver terhadap berbagai kebijakan aplikator maupun pemerintah.
Mereka menilai tarif yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan biaya operasional di lapangan, sementara komisi yang dipotong oleh aplikator dianggap terlalu besar.
Selain itu, sejumlah fitur baru yang diterapkan perusahaan aplikasi juga disebut merugikan pengemudi karena menambah beban tanpa meningkatkan pendapatan.
Tuntutan Utama
1. Para driver ojol membawa tujuh tuntutan besar dalam aksi kali ini:
2. RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026.
3. Pemotongan komisi aplikator maksimal 10%.
4. Penetapan tarif jelas untuk layanan barang dan makanan.
5. Audit investigasi terhadap potongan 5% oleh aplikator.
6. Penghapusan fitur seperti “multi order”, “slot”, “member berbayar”, dan “aceng”.
7. Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan beberapa driver.
Suasana Aksi
Pantauan di lapangan menunjukkan aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Massa membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap aplikator dan pemerintah, serta menyerukan yel-yel menuntut keadilan.
Meski demikian, sebagian komunitas ojol seperti di Jakarta Utara memilih tidak ikut turun ke jalan karena lebih mengutamakan mencari nafkah.
Mereka tetap memberikan dukungan moral kepada rekan-rekannya yang berdemo.
Dampak dan Respons
Aksi ini diperkirakan berdampak pada layanan transportasi online di Jakarta dan sekitarnya, terutama karena banyak driver melakukan off bid massal.
Masyarakat pun diimbau untuk mencari moda transportasi alternatif.
Dari pihak pemerintah, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menanggapi secara rinci semua tuntutan, namun sejumlah pihak menilai tekanan politik dari aksi ini bisa mendorong adanya evaluasi regulasi transportasi online.
Demo driver ojol 17 September menjadi salah satu aksi terbesar tahun ini di ibu kota.
Dengan membawa tujuh tuntutan penting, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera mendengarkan aspirasi mereka.
Aksi ini tidak hanya tentang masalah tarif dan komisi, tetapi juga menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia.
Bagaimana respons pemerintah selanjutnya akan sangat menentukan arah kebijakan sektor ini di masa depan. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid