Jawa Pos Radar Lawu – Nama Ustadz Khalid Basalamah mendadak masuk dalam sorotan publik usai ia disebut mengembalikan uang dalam jumlah besar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Uang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait penggunaan kuota haji khusus tambahan.
Kisah ini bermula ketika Khalid Basalamah melalui agensi perjalanan hajinya, Uhud Tour, mengurus keberangkatan 122 jemaah pada musim haji 2024.
Awalnya, para jemaah berangkat menggunakan jalur furoda dengan pembayaran resmi untuk visa, transportasi, dan akomodasi di Arab Saudi.
Namun, di tengah perjalanan, muncul tawaran dari pihak lain yang menjanjikan kuota haji khusus tambahan dengan fasilitas lebih mewah, termasuk maktab VIP.
Tawaran itu datang melalui PT Muhibbah Mulia Wisata yang dimiliki Ibnu Mas’ud.
Mereka menyebut kuota tersebut resmi berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Arab Saudi. Bagi jemaah, tentu saja tawaran itu terdengar menggiurkan.
Agar bisa mendapatkan kuota khusus tambahan, setiap jemaah diminta membayar biaya sekitar US$ 4.500 per orang.
Bahkan, ada jemaah yang diminta tambahan lagi sebesar US$ 1.000 jika visanya belum diurus oleh PT Muhibbah. Total, jumlah uang yang terkumpul mencapai miliaran rupiah.
Kala itu, Khalid mengaku tidak mengetahui bahwa skema tersebut bermasalah.
Ia hanya ingin memastikan jemaahnya tetap bisa berangkat sesuai janji. Baginya, tawaran tersebut terdengar sah karena diklaim berasal dari Kemenag.
Kasus yang menjerat Ustadz Khalid Basalamah menjadi pengingat bahwa praktik korupsi dapat menyentuh sektor apa saja, bahkan urusan ibadah.
Meski ia telah mengembalikan dana dan berstatus saksi, publik masih menunggu langkah KPK berikutnya untuk membongkar siapa sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab.
Di tengah sorotan ini, Khalid menegaskan satu hal: ia ingin melindungi jamaahnya, sekaligus membersihkan namanya dari kasus yang mencoreng penyelenggaraan haji Indonesia. (win)
Editor : Riana M.