Jawa Pos Radar Lawu – Sosok Azis Wellang mendadak viral usai muncul dalam foto bermain domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.
Foto tersebut menimbulkan kehebohan lantaran Azis disebut sebagai tersangka pembalakan liar. Namun, Azis Wellang akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
“Saya bukan lagi tersangka kasus dugaan pembalakan liar,” tegas Azis dalam keterangan tertulis yang juga dikirimkan ke redaksi Tempo, media yang pertama kali memuat berita tersebut pada 6 September 2025.
Sudah Dinyatakan Bukan Tersangka
Menurut Azis, status hukumnya sudah gugur jauh sebelum foto itu beredar. Ia menyebut bahwa ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah secara hukum.
Selain itu, Azis juga mengantongi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor S.01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.
“Dengan demikian, narasi yang menyatakan saya sebagai tersangka pembalakan liar bermain domino dengan Pak Menteri adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak berdasar hukum,” katanya.
Foto Diambil Saat Kunjungan ke Posko KKSS
Azis menjelaskan bahwa foto tersebut diambil pada 1 September 2025 di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Ia hadir dalam kegiatan itu bukan dalam konteks hukum, melainkan sebagai bagian dari kerukunan keluarga besar.
Dalam foto yang tersebar luas di media sosial, terlihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (berbatik) dan Menteri Karding (paling kanan) duduk santai bermain domino bersama beberapa orang, salah satunya diduga Azis Wellang.
Respons dari Menteri Raja Juli Antoni dan Menteri Karding
Sebelumnya, Menteri Raja Juli juga telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengenal dua pemain lainnya dalam permainan domino tersebut.
Ia mengaku hanya datang untuk bertemu Menteri Karding dan sempat ikut bermain sebelum pamit pulang.
Sementara itu, Menteri Karding juga menyatakan bahwa Azis Wellang bukan lagi tersangka dan menyayangkan pemberitaan yang menyebut sebaliknya.
Publik Perlu Cermat Bedakan Status Hukum
Klarifikasi ini menyoroti pentingnya keakuratan informasi hukum dalam pemberitaan publik.
Penyebutan status “tersangka” pada seseorang yang sudah dinyatakan bebas secara hukum berpotensi mencemarkan nama baik.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa dalam era digital dan viral, verifikasi informasi menjadi sangat penting—terutama jika melibatkan nama pejabat publik dan isu lingkungan yang sensitif seperti pembalakan liar. (kid)
Editor : Nur Wachid