SURABAYA, Jawa Pos Radar Lawu – Ribuan massa kembali mengepung Gedung Negara Grahadi pada Sabtu malam (30/8/2025) dan memicu aksi anarkis.
Setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menemui pengunjuk rasa, situasi sempat tenang.
Namun, hanya berselang 30 menit, kericuhan pecah dan berujung pada pembakaran bagian barat Grahadi.
Sekitar pukul 21.56 WIB, bangunan di depan press room dan area parkir motor wartawan dilalap si jago merah.
Kobaran api cepat menjalar hingga atap gedung.
Ironisnya, saat kerusuhan terjadi, tidak ada aparat kepolisian yang berjaga, hanya anggota TNI yang terlihat di sekitar lokasi.
Pantauan lapangan menunjukkan, sebelumnya massa telah merusak gerbang sisi barat, melempar botol, kayu, dan petasan ke arah bangunan.
Mereka bahkan mencabut papan pilar gerbang dan membakarnya.
Kondisi pusat kota Surabaya mencekam, terutama di sekitar Jalan Gubernur Suryo yang ditutup total oleh massa.
Warisan Sejarah yang Terbakar Amarah
Gedung Negara Grahadi bukan bangunan biasa. Ia adalah cagar budaya bersejarah yang dibangun sejak abad ke-18.
Tepatnya sekitar tahun 1795 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.
Awalnya, gedung ini digunakan sebagai rumah resmi Residen Belanda di Surabaya.
Nama “Grahadi” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “rumah negara”, mencerminkan peran pentingnya sebagai pusat pemerintahan kolonial di Jawa Timur.
Gaya arsitekturnya memadukan arsitektur Indische dengan sentuhan neoklasik Eropa, yang tampak dari deretan pilar tinggi, balkon lebar, dan taman simetris di bagian depan.
Seiring berjalannya waktu, fungsi Grahadi berkembang.
Tidak hanya sebagai kediaman pejabat kolonial, gedung ini juga digunakan untuk rapat-rapat resmi, jamuan kenegaraan, hingga kegiatan politik strategis.
Dipakai Soekarno dan Ditetapkan sebagai Cagar Budaya
Setelah Indonesia merdeka, Grahadi tetap difungsikan sebagai kantor dan rumah dinas Gubernur Jawa Timur.
Pada era Presiden Soekarno, gedung ini beberapa kali digunakan sebagai lokasi acara kenegaraan.
Bahkan menjadi tempat strategis yang menghubungkan pejabat pusat dan daerah dalam berbagai agenda penting.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian menetapkan Grahadi sebagai cagar budaya provinsi pada 2023, berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya.
Artinya, status dan nilai historis bangunan ini sudah dilindungi oleh hukum dan memiliki signifikansi tinggi bagi identitas sejarah Surabaya dan Jawa Timur.
Pembakaran Grahadi: Luka Kolektif atas Warisan Bangsa
Aksi pembakaran yang terjadi malam itu tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi luka kolektif bagi masyarakat.
Gedung Grahadi bukan sekadar simbol kekuasaan pemerintahan, melainkan penanda sejarah panjang dari masa kolonial hingga kemerdekaan Indonesia.
Pembakaran Grahadi menyusul rentetan insiden serupa yang terjadi pada rumah empat pejabat tinggi negara dalam satu hari terakhir, seperti rumah Sri Mulyani, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang turut dijarah massa.
Gelombang kemarahan rakyat terhadap elite politik kini menjalar ke simbol-simbol sejarah bangsa.
Pemulihan Gedung Grahadi akan membutuhkan waktu dan upaya serius, namun yang lebih penting adalah pemulihan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. (kid)
Editor : Nur Wachid