JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Dalam konferensi pers pada Selasa (19/8/2025), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 200 miliar, meski masih bersifat estimasi awal.
“Penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp200 miliar,” jelas Budi kepada awak media.
Penyidikan kasus ini telah dimulai sejak 13 Agustus 2025 dan merupakan kelanjutan dari skandal bansos yang sebelumnya telah menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, ke meja hijau.
Rudy Tanoesoedibjo Dicegah, Siapa Saja yang Terlibat?
Meski identitas resmi para tersangka belum diumumkan, salah satu nama yang mencuat ke publik adalah Rudy Tanoesoedibjo, kakak dari bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.
KPK mengonfirmasi bahwa Rudy bersama tiga orang lainnya telah dicegah bepergian ke luar negeri demi kelancaran proses hukum.
“Pencegahan dilakukan agar pihak-pihak yang berkaitan tidak melarikan diri dan tetap kooperatif dalam penyidikan,” ujar Budi.
Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun gangguan terhadap penyidikan yang sedang berjalan intensif.
Dugaan Praktik Berulang di Kemensos
Kasus ini menjadi catatan ketiga dalam deretan penyidikan korupsi bansos di Kementerian Sosial. Sebelumnya:
Tahun 2020, KPK mengungkap kasus suap pengadaan bansos Jabodetabek yang menyeret Juliari Batubara.
Tahun 2023, KPK membuka penyidikan baru terkait korupsi bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tahun 2024, kembali dilakukan penyidikan atas pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19.
Kini, kasus korupsi distribusi bansos kembali menjadi perhatian publik, terlebih karena melibatkan sosok pebisnis nasional dari lingkaran keluarga konglomerat.
KPK Janji Transparansi dan Progresif
Meski belum merinci metode audit yang digunakan dalam menghitung nilai kerugian, KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini secara transparan.
Penyidik saat ini tengah mendalami dokumen dan bukti transaksi distribusi bansos yang dilakukan melalui pihak ketiga.
KPK juga mengisyaratkan bahwa kasus ini bisa berkembang ke arah baru jika ditemukan aliran dana yang mengarah pada pelaku atau pihak lain. (kid)
Editor : Nur Wachid