Jawa Pos Radar Lawu - Gelombang protes bertajuk Tolak Mundur kini menggegerkan Kabupaten Pati, memicu sorotan nasional.
Ribuan warga tumpah ruah di jalanan untuk bongkar dosa lama Bupati Pati, mulai dari skandal jabatan hingga kebijakan yang memicu kemarahan publik.
Demo besar 2025 ini bukan hanya reaksi spontan, tetapi puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kontroversi, dari kenaikan pajak hingga dugaan pelanggaran etika.
Suasana panas di Pati menjadi bukti bahwa masyarakat tak segan menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang dianggap gagal memenuhi amanah rakyat.
1. Kenaikan Pajak PBB-P2 hingga 250 %
Bupati Sudewo mengusulkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %, yang akhirnya memicu kemarahan luas.
Permintaan maaf dan pembatalan kebijakan itu tak meredam semangat protes rakyat.
2. Lonjakan Kekayaan Pribadi Secara Mencolok
Selama masa jabatannya yang pendek, kekayaan Sudewo meningkat drastic tercatat mencapai lebih dari Rp30 miliar, menjadikannya salah satu bupati terkaya di Jawa Tengah, memicu pertanyaan soal transparansi finansial.
3. Skandal Hiburan Hingga Larangan Budaya
Baca Juga: Viral! Selebrasi Striker Timnas U-17 Mierza Nyungsep ke Parit 3 Meter, Begini Kondisi Terkini
Pernah terjadi perdebatan ketika Bupati Pati menghadirkan grup dangdut Trio Macan dalam acara resmi pemerintahan, yang mendapat teguran publik.
Selain itu, larangan penggunaan perangkat suara tradisional sound horeg di daerahnya menuai kritik karena dianggap tidak menghargai budaya lokal.
Baca Juga: Kericuhan Demo Pati: Mobil Polisi Dibakar, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo
4. Rekam Jejak Sebelumnya di DPR
Sebelum menjadi bupati, Sudewo adalah seorang politisi aktif yang duduk di DPR RI masa jabatan sebelumnya mengundang perhatian saat ia dipercaya melakukan sejumlah intervensi dalam pengisian proyek dan jabatan.
5. Demo Terbesar Sejarah Pati & Hak Angket DPRD
Aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 menjadi momen paling membara: lebih dari 85.000–100.000 orang turun ke jalan, mendorong DPRD membentuk hak angket (Pansus Pemakzulan) terhadap Bupati tanda bahwa protes ini bukan sekadar spontan, melainkan titisan akumulasi kekecewaan yang mendalam.
Bukan semata soal kebijakan fiscal demo besar di Pati adalah reaksi terhadap rangkaian kontroversi dari kebijakan yang dinilai arogan, lonjakan kekayaan mencurigakan, pengabaian budaya lokal, hingga rekam jejak politis.
Kini rakyat Pati menyuarakan satu pesan tegas: integritas dan kebijaksanaan adalah modal penting pemimpin bukan sekadar jabatan. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid