Jawa Pos Radar Lawu - Setelah dua pekan berjalan, program Sekolah Rakyat kini memasuki tahap evaluasi nasional.
Pemerintah tak ingin menunda berbagai dinamika langsung direspons cepat, dengan tiga perhatian utama yang kini menjadi sorotan: kesehatan siswa, kekerasan di sekolah, dan intoleransi.
Dalam rapat evaluasi yang digelar Minggu (27/7/2025), Kementerian Sosial mencatat adanya sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan selama masa penyesuaian belajar.
Hal ini langsung ditindaklanjuti dengan menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.
“Masalah kesehatan anak-anak akan kita tangani secara kolaboratif, sesuai arahan Presiden, bersama Kemenkes maupun fasilitas kesehatan daerah,” jelas pihak Kemensos dalam keterangannya.
Namun, isu kesehatan bukan satu-satunya. Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap praktik bullying, kekerasan fisik dan seksual, serta gejala intoleransi yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama tim kurikulum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Tujuannya, agar semua kepala sekolah memiliki pedoman yang sama dalam menangani kasus kekerasan dan pelanggaran etika lainnya.
“SOP sedang dimatangkan, termasuk kurikulum dan kode etiknya. Kami ingin setiap sekolah memiliki standar yang jelas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan siswa,” tegas Kemensos.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan proyek pendidikan berbasis komunitas yang kini telah berdiri di 100 titik di seluruh Indonesia.
Sebanyak 63 sekolah telah memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sementara sisanya dijadwalkan mulai aktif usai renovasi rampung pada akhir Juli hingga awal Agustus.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pola kerja berbasis kolaborasi tim. Setiap unsur, mulai dari pengelola sekolah hingga pejabat lokal, diharapkan menjalankan tugasnya tanpa ego sektoral.
“Sekolah Rakyat bukan kerja satu pihak. Ini kerja tim,” ujar Kemensos. Yang menarik, pemerintah memberikan ruang bagi sekolah untuk berinovasi menyesuaikan kondisi lokal, selama tetap berpijak pada norma dan nilai nasional.
“Silakan berinovasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah, asalkan tidak melanggar batas etika,” pungkasnya.
Evaluasi awal ini menjadi cermin bahwa pemerintah serius membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat.
Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang tumbuh yang layak untuk setiap anak Indonesia.
(*/naz)
Penulis: Nazala Syifa Julieta/Politeknik Negeri Madiun