Jawa Pos Radar Lawu – Insiden tragis terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, saat TNI melakukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa. Ledakan besar yang terjadi pada Senin pagi tersebut menewaskan 13 orang, terdiri dari anggota TNI dan warga sipil.
Peristiwa ini langsung menjadi perhatian publik, terutama karena muncul dugaan adanya pelanggaran prosedur dan pelibatan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi tersebut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menyoroti bahwa banyak korban jiwa berasal dari masyarakat yang turut membantu proses pemusnahan.
Menurutnya, keterlibatan warga sipil sangat berbahaya karena mereka tidak memiliki pelatihan khusus untuk menangani bahan peledak.
“Saya minta agar ke depan tidak ada lagi warga sipil yang dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Ini bukan pekerjaan umum, ini tugas militer,” tegas Dedi.
Komnas HAM merespons cepat tragedi ini, Komisioner Anis Hidayah menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan musibah alam, melainkan akibat dari kelalaian dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP).
Bahkan, Anis menegaskan pentingnya investigasi yang transparan dan akuntabel dari pihak TNI.
Komnas HAM juga melakukan pemantauan di lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan dari warga, dan akan meminta penjelasan resmi dari pihak TNI AD, kepolisian, dan instansi terkait.
Komisioner Uli Parulian Sihombing menambahkan bahwa hingga saat ini, TNI belum memberikan dokumen resmi terkait SOP pemusnahan amunisi.
“Kami ingin memastikan, apakah prosedurnya benar, apakah orang yang terlibat memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai.
Ini menyangkut hak hidup dan keselamatan publik,” ujarnya.
Tewasnya 13 orang, termasuk prajurit berpangkat tinggi dan warga biasa, menjadi pengingat keras akan pentingnya prosedur dan keamanan dalam setiap kegiatan militer.
Nama-nama seperti Kolonel Cpl Antonius Hermawan hingga warga Iyus Rizal kini tercatat sebagai korban kelalaian sistem.
Komnas HAM mendesak agar hasil investigasi diumumkan ke publik dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh prosedur pemusnahan amunisi.
Tragedi ini menjadi peringatan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam prosedur militer dapat berujung pada kehilangan nyawa. (okta)
Editor : Riana M.