Jawa Pos Radar Lawu — Kontrovesi ijazah palsu tak kunjung kelar, justru makin memanas nama Jokowi terseret turut ikut campur dalam mutase Letjen Kunto Arief Wibowo.
Namun, dalam pernyataannya Jokowi secara tegas membantah isu tersebut dan menyebut mutasi adalah sepenuhnya urusan internal TNI.
“Tidak ada sama sekali, itu urusan internal TNI,” tegas Jokowi di Solo, pada Rabu (7/5).
Jokowi menegaskan bahwa proses mutasi atau rotasi jabatan di tubuh TNI sudah memiliki mekanisme tersendiri, seperti melalui sidang Wanjakti dan prosedur formal lainnya.
Bahkan, ia menepis dugaan bahwa dirinya, ataupun pihak luar lainnya, ikut mengarahkan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Itu kewenangan Panglima TNI,” lanjutnya.
Isu ini mengemuka setelah Panglima TNI menerbitkan Keputusan Nomor Kep/554/IV/2025 pada (29/4) yang memutasi Letjen Kunto dari posisi Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Namun hanya sehari berselang, keputusan tersebut dibatalkan melalui SK baru Nomor Kep/554.a/IV/2025.
Mutasi Letjen Kunto menjadi sorotan publik karena bersamaan dengan munculnya pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang menuntut delapan poin terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu poin yang paling mencolok adalah desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dituding melanggar etika hukum dalam proses pencalonannya di Pilpres 2024.
Letjen Kunto Arief Wibowo sendiri diketahui merupakan putra dari mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang juga ikut membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan sikap purnawirawan tersebut.
Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa mutasi Kunto erat kaitannya dengan dinamika politik dan tekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan saat ini.
Menambah kontroversi, pengganti Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I adalah Laksamana Muda Hersan, yang dikenal publik pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi.
Hal ini memunculkan dugaan adanya benang merah antara mutasi tersebut dengan pengaruh politik dari lingkaran kekuasaan sebelumnya.
Meski begitu, baik Jokowi maupun Luhut Binsar Pandjaitan telah membantah tuduhan adanya intervensi politik dalam keputusan Panglima TNI.
Mereka meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan mutasi jabatan militer dengan manuver politik. (okta)
Editor : Riana M.