Jawa Pos Radar Lawu - Isu dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi sorotan publik. Meski telah lengser dari jabatannya, polemik ini tak kunjung mereda dan semakin menimbulkan spekulasi.
Beberapa pengamat menyebut kasus ini bukan lagi soal administratif, tetapi telah berkembang menjadi isu moral dan strategi komunikasi politik.
Salah satu yang menyoroti isu ini adalah mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004–2007, Prof. Hamid Awaludin.
Dalam acara ROSI yang tayang di kanal salah satu channel youtube pada Kamis (1/5), Hamid menilai polemik ini seolah sengaja dibiarkan berkembang tanpa solusi.
“Saya berpendapat ini sengaja dipelihara supaya beliau tetap manggung, tetap jadi pembicaraan,” ujar Hamid.
Bahkan, ia berpendapat, jika ijazah Jokowi memang asli, seharusnya fakta-fakta bisa segera dipublikasikan untuk meredakan polemik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Hamid membandingkan langkah Jokowi dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.
Saat menghadapi tuduhan serupa terkait kewarganegaraannya, Obama langsung menunjukkan akta kelahirannya kepada publik dan berhasil meredakan kontroversi.
“Kenapa Pak Jokowi tidak dari awal menunjukkan ijazah aslinya? Kalau memang asli, tunjukkan saja. Jangan biarkan ini berkembang terus,” tambah Hamid.
Hal ini tak luput dari pengamat politik Rocky Gerung, yang turut menyoroti langkah Jokowi baru-baru ini melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu.
Dalam tayangan di channel youtube Rocky Gerung Official pada Senin (5/5), ia menyebut kasus ini sebagai “berita abad ini.”
“Presiden Jokowi akan mempertahankan ijazahnya,” ucap Rocky dengan nada sindiran.
Menurutnya, langkah hukum yang baru diambil sekarang menimbulkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban, terutama karena isu ini sudah mencuat dua tahun lalu.
“Kenapa baru sekarang dilaporkan? Sepertinya ada aspek lain. Pak Jokowi lama tidak tampil di publik, lalu sekarang muncul lagi. Ini isu sensasional, tapi juga isu moral,” ujar Rocky.
Ia menilai, jika Jokowi sejak awal membuka dokumen asli secara terbuka, maka tidak akan ada pihak yang terlibat masalah hukum.
“Kalau dari awal dia tunjukkan ijazahnya, tidak akan ada orang yang dipenjara. Tapi sekarang, malah jadi keributan besar,” tegas Rocky.
Dari Administratif ke Moral
Polemik ini tak lagi sekadar persoalan administratif, tetapi telah berubah menjadi isu moral dan perebutan opini publik.
Langkah hukum Jokowi dengan melaporkan beberapa pihak justru menuai kritik dari kalangan pengamat yang menilai penanganannya terlalu lambat dan kurang transparan.
Prof. Hamid Awaludin kembali menilai bahwa langkah hukum tersebut bisa saja semakin memperkeruh suasana.
Sementara itu, Rocky Gerung menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik.
“Ini bukan hanya soal ijazah, ini soal kepercayaan publik dan integritas moral seorang pemimpin,” tutup Rocky. (okta)
Editor : Riana M.