Jawa Pos Radar Lawu – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan.
Instruksi ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dalam Inpres yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan target pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
6 Poin Penting yang Ditekankan Presiden Prabowo
Berikut enam instruksi utama yang menjadi fokus dalam percepatan pembentukan koperasi:
Koordinasi Terpadu Semua kementerian, lembaga, dan pemda diminta mengambil langkah komprehensif dan terkoordinasi untuk mempercepat pendirian dan pengembangan Kopdes Merah Putih.
Fokus Usaha Koperasi Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mengelola berbagai sektor usaha seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, logistik, serta disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.
Prioritas Anggaran Anggaran dari APBN, APBD, hingga APBDes harus mengutamakan percepatan pembentukan 80 ribu koperasi ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Strategi Afirmasi dan Berkelanjutan Setiap program harus dibuat afirmatif, holistik, dan berkesinambungan agar pembangunan koperasi benar-benar berdampak pada ekonomi desa.
Quick Win Program Kementerian dan pemda diminta memasukkan percepatan koperasi dalam rencana kerja (quick win) yang terukur, akuntabel, dan efisien.
Integrasi Data dan Informasi Diperintahkan adanya pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data antar lembaga dan pemda untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program koperasi.
Tugas Khusus untuk Kementerian dan Kepala Daerah
Presiden Prabowo juga memberikan instruksi teknis kepada beberapa pihak:
Menko Pangan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan percepatan melalui Satgas khusus.
Menteri Koperasi ditugaskan membuat model bisnis Kopdes, inventarisasi koperasi desa, hingga pendampingan SDM koperasi.
Gubernur dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab melakukan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan koperasi di tingkat desa melalui camat.
Pendanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih
Pendanaan untuk program ini bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber sah lainnya, yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Melalui Inpres 9/2025 ini, Presiden Prabowo menegaskan seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah wajib melaksanakan instruksi ini secara penuh, aktif, dan bertanggung jawab, serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Presiden. (kid)
Editor : Nur Wachid