Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintahan Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah menangkap Mahmoud Khalil.
Mahmoud Khalil adalah akademisi pro Palestina dari Universitas Columbia.
Penangkapan ini dilakukan oleh pihak imigrasi Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan anti protes terhadap perang di Gaza.
Trump menegaskan bahwa penahanan Khalil hanyalah awal dari serangkaian tindakan serupa.
“Kami mengetahui ada banyak mahasiswa dan akademisi lain yang terlibat dalam aktivitas protes yang bersifat anti-Amerika. Pemerintah tidak akan menoleransi hal ini,” tulis Trump di platform Truth Social, Senin (10/3), sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.
Trump juga mengancam akan menangkap dan mendeportasi lebih banyak orang yang dianggap sebagai “simpatisan teroris.”
Saat ditangkap, Khalil diketahui memegang kartu hijau sebagai izin tinggal tetap di AS.
Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah eksekutif langsung dari Trump.
Penangkapan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk American Civil Liberties Union (ACLU).
Organisasi yang berfokus pada kebebasan sipil ini mengecam langkah Trump sebagai tindakan ilegal.
Sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Amerika.
Sementara itu, kebijakan Trump terhadap Palestina semakin mendapat sorotan.
Setelah muncul usulan pemindahan dua juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.
Selain itu, pemerintahannya juga memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial AS bagi Palestina.
Tindakan Trump terhadap akademisi pro-Palestina menjadi sorotan global
Hal itu menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan imigrasi serta kebebasan berekspresi di Amerika Serikat.
Kritik terus bermunculan, menandakan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan nilai demokrasi. (Jawa Pos/fin)
Editor : Andi Chorniawan