Jawa Pos Radar Lawu - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer melontarkan kritik tajam terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dimana, ia menyebut Megawati sebagai sosok "pendendam" setelah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran resmi partai yang mengacu pada dinamika politik nasional.
Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa keputusan Megawati menunjukkan sifat yang tidak menguntungkan bangsa.
Menurutnya, rakyat akan memberikan sanksi moral terhadap tindakan tersebut.
“Ini saya melihatnya bentuk kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini lho saya, 'saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini ke dalam kebencian yang saya tenteng.'
Tapi lihat, rakyat bakal menonton ini dan rakyat akan memberikan sanksi seberat-beratnya,” ujar Noel pada awak media Minggu (23/2).
Selain itu, Noel juga menekankan bahwa keputusan Megawati tidak akan berdampak pada respons pemerintah pusat.
Menurutnya, kepala daerah yang tidak mengikuti retret tidak akan mendapat sanksi dari pemerintah pusat.
"Soal kepala daerah ini bukan era Orde Baru, di mana beda pilihan lantas diberi sanksi sosial atau politik. Ini Pak Prabowo nggak begitu deh kayaknya, jauh banget,” sambung Noel.
Larangan ini, lanjut Noel, berpotensi mencatat sejarah buruk bagi kepala daerah yang lebih memilih mematuhi instruksi tersebut. Namun, ia yakin langkah ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintah pusat dengan daerah.
“Semua terkait anggaran adalah pajak rakyat. Jadi, semuanya (pemerintah daerah) tetap harus dikasih,” jelasnya.
Surat edaran bernomor 7294/IN/DPP/2025 yang dikeluarkan oleh Megawati pada Kamis (20/2/2025) menjadi dasar larangan tersebut.
Dalam surat itu, Megawati meminta seluruh kepala daerah PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
Dengan teggas, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam menentukan kebijakan dan instruksi partai.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis Megawati dalam surat tersebut.
Megawati juga meminta para kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap siaga untuk arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Langkah ini dianggap Noel sebagai tindakan politik yang tidak diperlukan dan bisa mencederai hubungan antara partai dan rakyat. (okta)
Editor : Riana M.