Jawa Pos Radar Lawu - Presiden Donald Trump mengumumkan langkah kontroversial berupa pemecatan ribuan pegawai pemerintah federal sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Kebijakan yang diumumkan pada Kamis (13/2/2025) lalu, ini diperkirakan dapat menghemat biaya hingga USD 50 juta, namun menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Langkah pemecatan ini menyasar pegawai di sejumlah lembaga pemerintahan, termasuk Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dan Administrasi Bisnis Kecil.
Menurut laporan Reuters, surat pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada pegawai yang sebagian besar masih dalam masa percobaan.
Data menunjukkan bahwa sekitar 280.000 pekerja sipil federal memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, yang membuat mereka lebih mudah untuk diberhentikan.
Contohnya, Departemen Urusan Veteran mengonfirmasi pemecatan lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan.
Dimana, keputusan ini disebut sebagai upaya untuk mengurangi pemborosan anggaran.
Departemen Urusan Veteran mengklaim bahwa pemecatan ini dapat menghemat lebih dari USD 98 juta (sekitar Rp 15 triliun) per tahun.
Namun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pegawai yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga oleh lembaga yang harus beroperasi dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit.
Biro Perlindungan Keuangan Konsumen diperkirakan akan menjadi salah satu lembaga yang mengalami pengurangan pegawai terbesar, melebihi proyeksi awal.
Langkah ini memunculkan kekhawatiran terkait efektivitas pelayanan publik di masa mendatang.
Upaya Efisiensi Anggaran
Selain pemecatan massal, Trump juga menginisiasi pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) melalui perintah eksekutif pada Januari 2025.
Elon Musk ditunjuk sebagai pemimpin lembaga tersebut, dengan mandat untuk merampingkan 23 juta pegawai sipil federal.
Namun, penunjukan Musk menghadapi berbagai tantangan hukum.
Sebanyak 14 negara bagian menggugat kebijakan ini secara federal, menuduh Trump telah melanggar prosedur dengan menunjuk Musk tanpa persetujuan Kongres.
Paul Light, pakar layanan publik dari New York University, menyatakan bahwa pemecatan massal ini dapat berdampak serius pada kapasitas pemerintah federal.
“Keputusan ini mungkin menghemat anggaran, tetapi dapat merusak kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pentingnya,” ujarnya.
Dari sudut pandang lain, berdasarkan penyelidikan Kongres, pemerintah AS menghabiskan sekitar USD 271 miliar (sekitar Rp 459 triliun) setiap tahun untuk membayar gaji pegawai federal sipil.
Sekitar 60 persen dari anggaran ini dialokasikan untuk pegawai di Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.
Pada Jumat (15/2/2025), lebih dari 400 pegawai di Departemen Keamanan Dalam Negeri juga diberhentikan, termasuk dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) serta Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.
Pegawai yang diberhentikan sebagian besar berstatus masa percobaan dan dianggap tidak esensial untuk misi lembaga.
Dibalik, pemecatan massal ini adalah bagian dari reformasi besar yang diluncurkan Presiden Trump untuk meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan federal. (okta)
Editor : Riana M.