Jawa Pos Radar Lawu – Insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Malaysia mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa rapat kerja dengan mitra pemerintahan.
Termasuk Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu), akan segera digelar untuk membahas insiden yang menyebabkan satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya terluka.
Tak hanya itu, Budisatrio mengungkapkan bahwa Komisi I DPR sangat prihatin atas insiden penembakan yang melibatkan lima PMI yang berstatus unprosedural oleh Otoritas Maritim Malaysia.
Salah satu PMI, yang berinisial B dan berasal dari Riau, meninggal dunia akibat penembakan tersebut, sementara empat PMI lainnya mengalami luka-luka.
"Tentu kami pantau begitu dekat, dan kami lihat, minggu depan Komisi I kalau nggak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga.
Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama," ungkap Budisatrio saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).
Meski begitu, Budisatrio menegaskan bahwa Komisi I DPR belum dapat ikut campur langsung dalam menangani masalah tersebut,
mengingat saat ini pihak Kementerian Luar Negeri tengah menangani kasus ini.
Bahkan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu sudah memberikan pernyataan dan nota diplomatik terkait insiden penembakan tersebut, dan Komisi I akan menunggu hasil langkah-langkah yang akan diambil oleh Kemenlu.
"Kami sekarang sedang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya.
Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya," tambahnya.
Namun, Budisatrio memastikan bahwa rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI akan tetap digelar, sesuai dengan jadwal sidang yang telah disepakati.
Dimana, rapat ini akan membahas berbagai isu, dan insiden penembakan PMI di Malaysia dipastikan akan menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut.
"Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri.
Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas," ujar Budisatrio, menutup keterangannya.
Dengan rapat yang akan digelar minggu depan, Komisi I DPR berharap dapat menemukan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini dan melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. (okta)
