Jawa Pos Radar Lawu – Insiden penembakan terhadap kapal yang membawa pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural di perairan Malaysia kembali mencuatkan persoalan tata kelola tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) diduga menembaki kapal tersebut, menewaskan satu WNI dan melukai empat lainnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), HM Martri Agoeng, mengutuk keras insiden tersebut dan meminta pemerintah Indonesia segera bertindak.
"Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban," ujarnya kepada awak media, Kamis (30/1/2025).
PKS memandang insiden ini sebagai alarm bahkan peringatan keras untuk memperbaiki sistem tata kelola PMI.
"Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Agoeng.
Menurutnya, perlindungan terhadap PMI di luar negeri perlu diperkuat melalui langkah konkret, termasuk diplomasi bilateral yang lebih tajam.
"Diplomasi harus lebih tajam dalam memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja," tegasnya.
Bahkan, Agoeng juga menyoroti pentingnya regulasi yang tegas untuk menekan angka migrasi ilegal.
"Regulasi yang kuat akan memastikan adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengirim PMI secara non-prosedural," imbuhnya.
Kini, PKS mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 segera diselesaikan dengan cepat.
Dari insiden penembakan ini menunjukkan bahwa migrasi non-prosedural masih menjadi tantangan besar.
Agoeng pun menekankan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan TPPO akan sulit diwujudkan," ujarnya.
Sehingga dengan tegas PKS juga mendorong pemerintah meningkatkan akses migrasi yang aman dan terjangkau.
"Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor keuangan dan berbagai pihak terkait," imbuhnya.
Tak hanya itu, PKS juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bekerja sama menciptakan sistem migrasi yang lebih aman dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan sistem migrasi yang lebih aman dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia," pungkas Martri Agoeng. (okta)
Editor : Riana M.