Jawa Pos Radar Lawu – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini semakin meragukan bahwa kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum.
Hal ini muncul setelah seruan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari posisi sebagai Ketua Umum PDIP semakin gencar terdengar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Todung menyatakan bahwa semakin jelas bahwa kasus ini tidak sekadar soal hukum, namun ada agenda terselubung dibaliknya.
"Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum," kata Todung.
Seruan agar Megawati mundur pertama kali muncul dari mantan kader PDIP, Effendi Simbolon.
Dalam seruan ini disampaikan setelah ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.
Effendi berpendapat bahwa Megawati harus bertanggung jawab atas perkara hukum yang menimpa Hasto dan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
"Harus ada pertanggungjawaban dari Ketua Umum. Ini bukan masalah etika, ini masalah hukum yang serius," tegas Effendi, Rabu (8/1/2025).
Bahkan, ia juga mengusulkan agar PDIP melakukan pembaruan total dalam struktur kepemimpinan, termasuk posisi Megawati sebagai Ketua Umum.
"Sudah waktunya ada pembaruan yang total di PDIP," tambahnya.
Selain itu, Effendi yang pernah lama menjadi bagian dari PDIP mengungkapkan rasa prihatin atas situasi yang menimpa partainya.
"Ini adalah petaka besar bagi PDIP," ujar Effendi, yang merasa bahwa kasus hukum yang menimpa Hasto adalah pukulan berat bagi partai yang telah lama ia bela.
Namun di sisi lain, PDIP tak tinggal diam melihat perkembangan isu ini.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai bahwa pertemuan antara Effendi Simbolon dan Presiden Jokowi, mengungkapkan bahwa keduanya telah dipecat dari PDIP pada Desember 2024, sehingga berpotensi besar memengaruhi dinamika internal partai.
"Effendi baru saja bertemu dengan Jokowi. Mungkin itu hasil dari pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDIP," ujar Guntur.
Menurutnya, permintaan Effendi agar Megawati mundur mencerminkan adanya upaya untuk mengacaukan PDIP.
"Ini adalah bagian dari upaya untuk mengacak-acak PDIP," tegas Guntur.
Kini, kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto terus berkembang menjadi sorotan utama, dengan banyak pihak menduga ada kepentingan politik yang tersembunyi di baliknya.
Bagi PDIP, serangan terhadap Hasto dan Megawati ini semakin memperjelas adanya upaya untuk melemahkan posisi partai dan ketuanya, dengan mengorbankan proses hukum sebagai alat tekanan. (okta)
Editor : Riana M.