Jawa Pos Radar Lawu – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan setelah lembaga non-pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mencantumkan namanya dalam daftar tokoh paling korup di dunia.
Predikat ini sontak memicu perdebatan baik di dalam dan luar negeri terkait validitas penilaian tersebut.
Dimana, dalam daftar tersebut OCCRP menyebut mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, sebagai pemenang utama kategori pemimpin terkorup di dunia.
Bashar sendiri digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada Desember 2024.
Sementara itu, OCCRP diketahui menerima pendanaan dari berbagai organisasi dan sekutu Amerika Serikat (AS).
Seperti European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Open Society Foundations, hingga Kementerian Luar Negeri AS.
Dibalik pendanaan ini menimbulkan kecurigaan dari sejumlah pihak terkait independensi lembaga tersebut.
Selain itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menyebut bahwa penilaian OCCRP terhadap Jokowi perlu diselidiki lebih lanjut.
Bahkan, ia menilai metodologi yang digunakan oleh lembaga ini tidak ilmiah dan tidak berbasis data hukum yang sahih.
"Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta.
Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah," ujar Faisyal.
Baca Juga: KDRT Pasutri Muda di Ngawi, Dipicu Aksi Suami saat Berhubungan Badan, Pisau Menancap di Perut Istri
Tak hanya itu, ia juga mengkritik OCCRP karena menggunakan indikator "menjarah sumber daya alam" sebagai salah satu variabel penilaian.
Menurutnya, indikator ini bias dan tidak relevan jika dibandingkan dengan kasus eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh negara-negara industri maju.
"Jika variabel ini yang digunakan, maka banyak pemimpin negara-negara industri yang sudah merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam.
Yang seharusnya juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin korup," tegasnya.
Faisyal juga menilai bahwa laporan OCCRP ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang citra Jokowi secara politis.
Ia menyebut bahwa konsep dan indikator yang digunakan OCCRP berpotensi menimbulkan bias yang merugikan pemimpin negara berkembang.
"Berita OCCRP ini digunakan oleh politisi-politisi yang tak suka dengan Jokowi sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi," katanya.
Namun, Faisyal juga mengingatkan bahwa di tengah kontroversi ini, capaian Jokowi dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa diabaikan.
"Harus kita akui, Jokowi banyak jasanya untuk bangsa ini.
Di era kepemimpinannya lah pembangunan infrastruktur berjalan maksimal dan efeknya sudah dirasakan oleh rakyat," tambahnya.
Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keabsahan laporan OCCRP dan potensi penggunaan data tersebut untuk tujuan tertentu.
Di sisi lain, kontroversi ini mengingatkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penilaian global terhadap para pemimpin dunia.
Dengan polemik ini, masyarakat Indonesia diharapkan tetap kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berbasis fakta. (okta)
Editor : Riana M.