Jawa Pos Radar Lawu – Kontroversi yang melibatkan Gus Miftah, pendakwah yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, memicu reaksi keras dari publik.
Video yang menunjukkan Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh dengan kata-kata "yo kono didol gobl*k" (ya sana dijual bodoh) menjadi viral, memicu kemarahan netizen.
Banyak yang menilai perilaku tersebut tidak sesuai dengan posisinya sebagai pemuka agama dan pejabat pemerintah.
Menanggapi insiden ini, sebuah petisi di platform change.org mengumpulkan lebih dari 17.000 tanda tangan hingga Kamis (5/12/2024).
Petisi Gus Miftah ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya.
Petisi tersebut diprakarsai oleh Dika Prakarsa, yang merasa kecewa dengan tindakan Gus Miftah terhadap penjual es teh tersebut.
"Dalam video yang beredar, Gus Miftah tampak menertawakan bapak penjual es teh dan menghina beliau dengan kalimat yang tidak manusiawi. Kami merasa tindakan ini tidak pantas datang dari seorang pemuka agama," tulis Dika dalam petisi tersebut.
Petisi ini juga menyoroti dugaan ketidakwajaran perlakuan Gus Miftah terhadap istrinya di masa lalu, serta beberapa tindakan kontroversial lainnya yang dianggap mencederai nilai-nilai kerukunan dan penghargaan terhadap masyarakat kecil yang menjadi basis dukungan Presiden Prabowo.
"Sebagai seorang pemuka agama dan utusan khusus presiden, Gus Miftah seharusnya memberi teladan, bukan merendahkan orang lain. Jika ini dibiarkan, citra pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo akan tercoreng," lanjut petisi tersebut.
Selain petisi utama yang mendapat lebih dari 17.000 tanda tangan, terdapat enam petisi lain yang juga mendesak pencopotan Gus Miftah dari jabatannya.
Meski demikian, dukungan untuk petisi-petisi tersebut masih relatif rendah, dengan jumlah pendukung berkisar dari belasan hingga ratusan orang.
Gus Miftah, yang dihubungi terkait petisi ini, enggan memberikan komentar. "Enggak usah tanya itu, bukan wewenang saya," ujarnya saat ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
Kritikan terhadap Gus Miftah juga mencuat karena ia merupakan utusan khusus Presiden yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan menghormati semua kalangan, termasuk para pekerja keras di masyarakat, seperti pedagang, nelayan, dan pekerja lainnya.
Banyak pihak menilai bahwa petisi ini merupakan bentuk dari harapan agar pejabat negara mencerminkan sikap yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh pemerintah.
Dengan semakin banyaknya dukungan terhadap petisi tersebut, isu ini diperkirakan akan terus berkembang, menguji komitmen Gus Miftah dalam menjalankan peran sebagai pemuka agama dan utusan khusus presiden di masa mendatang. (kid)
Editor : Nur Wachid