Jawa Pos Radar Lawu - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, baru-baru ini mengumumkan pembagian tugas khusus kepada dua wakil menterinya, Ribka Haluk dan Bima Arya, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024), Tito menyampaikan tugas yang dipercayakan kepada keduanya.
Tito memberikan tugas kepada Ribka Haluk untuk menangani urusan terkait Papua.
“Ada dua Wamen, saya sudah bagi tugas untuk ibu Ribka, (terkait) urusan ke Papua-an silakan ditangani Ibu Ribka,” kata Tito.
Pemberian tanggung jawab ini didasari oleh penguasaan Ribka mengenai persoalan Papua, mengingat dia adalah perempuan asli Papua.
Dimana, Tito memberikan keleluasaan bagi Ribka untuk melakukan kunjungan ke daerah asalnya, dengan izin untuk pulang kampung sebulan sekali.
“Karena beliau sudah jago dan beliau kalau (perlu) sebulan sekali cek Papua, maksudnya silakan Ibu pulang kampung ke Papua,” ujarnya.
Tito juga menyoroti tantangan perjalanan ke Papua, di mana perjalanan yang memakan waktu lama bagi yang bukan warga lokal dapat membuat koordinasi menjadi sulit.
“Karena kalau yang bukan orang Papua datang ke sana 5,5 jam sampai di situ, satu hari pulang lagi 5,5 jam, sama halnya dengan ke Hong Kong,” tandasnya.
Sementara itu, Bima Arya diberikan tanggung jawab sebagai koordinator dan pengawas politik dan pemerintahan.
“Pak Bima Arya kami juga tugaskan untuk menjadi koordinator dan pengawas politik dan pemerintahan. Dirjen politik dan pemerintahan,” jelas Tito.
Dalam konteks ini, Bima Arya juga diharapkan dapat memonitor proses Pilkada serentak yang akan berlangsung.
“Monitoring desk pilkada,” pungkas Tito tegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Selanjutnya, Tito juga menjelaskan bahwa Bima Arya akan berperan sebagai penghubung informasi di Kementerian Dalam Negeri.
“Saya bilang Pak Bima Arya kan punya passion juga di bidang itu, jadi juru bicara untuk puspen Kemendagri,” tuturnya.
Tugas ini menjadi sangat penting mengingat Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri tidak memiliki juru bicara tetap.
Dengan pembagian tugas yang jelas ini, Tito Karnavian berharap Ribka Haluk dan Bima Arya dapat menjalankan peran mereka dengan baik, sehingga dapat mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, khususnya dalam menangani isu-isu krusial di Papua dan proses politik di Indonesia. (okta)
Editor : Riana M.