Jawa Pos Radar Lawu - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, memberikan pujian atas langkah cepat yang diambil oleh pemerintah untuk menangani potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Sritex.
Dalam keterangannya pada Kamis, 31 Oktober 2024, Jumhur mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memerintahkan empat menterinya untuk mengatasi masalah tersebut.
“Saya mengapresiasi gercep Presiden dengan memerintahkan empat menterinya untuk menangani kasus potensi PHK di PT. Sritex akibat dipailitkan. Kita tahu memang urusan tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk alas kaki ini tidak diperhatikan serius oleh pemerintah sebelumnya. Padahal industri ini telah menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Selain itu, Jumhur juga menyoroti bahwa mudahnya impor pakaian dan alas kaki, serta maraknya penyelundupan produk dari Tiongkok, menjadi faktor utama yang menyebabkan industri TPT dalam negeri terpuruk.
Bahkan, ia juga mengingatkan tentang keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2024 yang memberikan kemudahan dalam impor, termasuk untuk produk TPT.
“Sebelum ada Permendag No 8/2024 saja kita sudah dibanjiri barang impor dan selundupan. Nah sudah jelas kalangan industriawan menjerit, sementara serikat buruh/serikat pekerja unjuk rasa berkali-kali ke Kantor Kementerian Perdagangan tapi dianggap angin lalu saja. Pemerintah saat itu memang buta dan tuli atas aspirasi rakyatnya,” tegas Jumhur.
Menurut Jumhur, jika pemerintah benar-benar mau, menyelamatkan industri PT. Sritex bukanlah hal yang sulit.
Namun, ia menekankan pentingnya untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai penyebab terjadinya masalah cash flow dalam perusahaan tersebut, yang bisa jadi disebabkan oleh beragam faktor, termasuk penurunan permintaan.
“Lihat saja di mana penyebab utama dari masalah ini. Kalau kesalahan manajemennya cukup besar, maka bridging (talangan) dana pemerintah untuk upah misalnya bisa dibayarkan kembali dalam rentang waktu yang cepat dan meminta agar manajemen diganti dengan yang lebih profesional,” jelasnya.
Di sisi lain, Jumhur menegaskan bahwa jika masalah tersebut lebih disebabkan oleh penurunan drastis permintaan pasar akibat dari impor dan penyelundupan, maka dana talangan pemerintah harus dikembalikan dalam jangka waktu yang lebih lama dan tanpa bunga.
Dimana ia juga menekankan perlunya pencabutan aturan yang memudahkan impor barang serupa dan penguatan penegakan hukum untuk memerangi penyelundupan secara serius.
Dengan langkah-langkah tersebut, Jumhur berharap industri TPT dalam negeri dapat diselamatkan, serta hak-hak buruh di PT. Sritex dapat terlindungi.
Upaya pemerintah dalam menangani masalah ini menjadi harapan bagi banyak pihak, terutama bagi para pekerja yang tergantung pada keberlangsungan industri ini. (okta)
Editor : Riana M.