Di antaranya adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Namun, peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, menekankan pentingnya mengisi posisi Menteri BUMN dengan sosok profesional yang tidak memiliki jabatan rangkap di kabinet.
Menurut Willy, hal ini diperlukan untuk menghindari kepentingan oligarki yang dapat mempengaruhi keputusan strategis di BUMN.
"Artinya kalau menyangkut oligarki, menteri sekarang saya cenderung tidak cocok, terlalu banyak double job sudah begitu beban jaringan bisnisnya agak kental. Sehingga kita tahu bagaimana kemudian isu-isu di BUMN muncul. Ke depan bukan kita hapus, tapi kita manage dengan baik," ujar Willy dalam sebuah diskusi bertajuk “Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo” di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).
Dalam diskusi tersebut, Willy juga menyebut sosok seperti Tanri Abeng dan Rini Soemarno sebagai figur yang lebih cocok untuk mengisi posisi Menteri BUMN pada era Prabowo-Gibran.
Menurutnya, Tanri dan Rini adalah sosok profesional yang tidak terlalu dipengaruhi oleh kelompok oligarki atau kepentingan tertentu.
"Kalau ditanya figur, saya mungkin condong ke Pak Tanri sama Bu Rini. Blueprint pembentukan super holding di zaman Bu Rini sebenarnya sudah jalan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Erick untuk cluster BUMN jadi tujuh, infrastruktur, perbankan dan seterusnya itu sudah dimulai sejak zaman Pak Tanri sebagai sebuah embrio, diteruskan ke zaman Pak Dahlan Iskan selanjutnya oleh Bu Rini," kata Willy.
Selain itu, Willy juga menilai bahwa Rini Soemarno telah meletakkan dasar untuk pengelompokan BUMN yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, dengan memecah BUMN menjadi tujuh klaster berdasarkan sektor, seperti infrastruktur dan perbankan.
Di sisi lain Willy, juga mengakui pengalaman luas yang dimiliki oleh Rosan Roeslani, namun ia menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran di Pemilu Presiden 2024.
Hal ini dapat menimbulkan dilema, terutama dalam hal pengambilan kebijakan strategis.
Sementara itu, nama Sakti Wahyu Trenggono muncul karena kedekatannya dengan Prabowo Subianto, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri di Kementerian Pertahanan.
Namun, Wahyu Trenggono juga tengah menjadi sorotan setelah dipanggil oleh KPK pada bulan Juli lalu terkait isu ekspor pasir laut yang memicu protes dari nelayan di seluruh Indonesia.
"Tapi isu ekspor impor pasir sekarang ini jadi semacam hantu bagi nelayan di seluruh pesisir. Walaupun belum jalan, pasirnya belum dikeruk, tapi ini nelayan sudah ribut se-Indonesia," kata Willy.
Willy menekankan bahwa pentingnya posisi Menteri BUMN diisi oleh sosok profesional yang bebas dari konflik kepentingan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. (okta)
Editor : Riana M.