Jawa Pos Radar Lawu - Anggaran pendidikan, termasuk pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru-baru ini hangat jadi perbincangan publik.
Menyusul video Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah saat rapat kerja dengan Kemendikbudristek di DPR RI viral di sosial media (sosmed).
Pasalnya video yang trending tersebut menunjukkan kemarahan Anita kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Di mana dalam rapat tersebut membahas anggaran dan realisasi dana di sektor pendidikan.
Anita Jacoba Gah, dengan lantangnya meminta pimpinan rapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa penggunaan APBN oleh Kemendikbudristek dari tahun 2021-2023.
Menurutnya, banyak sekali anggaran yang tidak digunakan dengan baik, terutama di daerah-daerah.
"Kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa dari 2021-2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat," tegas Anita dalam unggahan video yang beredar di sosmed.
Anita juga, mengkritik keras belum meratanya realisasi anggaran pendidikan ke daerah-daerah, dibuktikan dengan banyaknya bangunan sekolah yang masih terbengkalai dan guru-guru di daerah terpencil yang belum menerima tunjangan.
Selain itu, ia menyoroti tentang pengelolaan dana PIP, KIP, dan dana BOS yang harus menjadi perhatian KPK.
"Pak Menteri, masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," ujar Anita dengan nada tinggi.
Kemarahan Anita, semakin memuncak ketika membahas surat Peraturan Sekjen Kemendikbudristek yang menyatakan rekomendasi dan temuan dari DPR akan diverifikasi oleh dinas-dinas pendidikan.
Anita pun menyatakan dengan tegas, menolak keras usulan dari DPR harus diverifikasi oleh dinas, dan menegaskan bahwa verifikasi harus dilakukan oleh kementerian terhadap dinas.
"Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat," kata Anita Jacob Gah.
Tak hanya itu, Anita juga mengecam program digitalisasi sekolah yang dianggapnya masih menimbulkan ketimpangan di kota-kota besar dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
"Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kami yang di daerah 3T tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja," ungkap tegas Anita.
Anita Jacob mengakhiri protesnya dengan meminta seluruh anggota Komisi X DPR menolak menambah anggaran Kemendikbudristek.
Ia menyentil Nadiem Makarim dan jajarannya untuk mengoreksi diri dan bertobat demi perbaikan pendidikan di Indonesia.
"Jadi kalau anggaran turun jangan marah, mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, setop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju," tutup Anita dengan suara lantang.
Rakernas kali ini, mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja Kemendikbudristek dalam pengelolaan anggaran pendidikan, terutama dalam mendistribusikan dana ke daerah-daerah yang membutuhkan. (okta-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid