Jawa Pos Radar Lawu - Penayangan sebuah video Presiden Prabowo Subianto sebelum pemutaran film di berbagai bioskop belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat.
Video berdurasi singkat itu menampilkan cuplikan program-program pemerintah, mulai dari keberhasilan swasembada beras, program makan bergizi gratis, hingga rencana pendirian koperasi desa.
Bagi sebagian penonton, kehadiran video ini dianggap sebagai cara kreatif pemerintah menyampaikan capaian kepada masyarakat luas.
Mereka menilai langkah tersebut wajar sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi publik.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi penayangan konten pemerintah di ruang hiburan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kampanye terselubung di tengah masa pemerintahan yang sedang berjalan.
Pihak pengelola bioskop menyatakan bahwa video tersebut diputar sesuai kerja sama resmi dengan pemerintah, mirip dengan iklan layanan masyarakat yang biasanya muncul sebelum film dimulai.
Apakah Ini Legal & Etis?
Komunikasi publik, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyebut video di bioskop ini wajar sebagai bagian dari tugas negara menyampaikan informasi ke masyarakat.
Selama tidak ada pelanggaran teknis bioskop dan tidak mengganggu kenyamanan penonton, menurut pemerintah, tindakan ini tidak bermasalah secara regulasi.
Meski begitu, kontroversi tetap mengemuka. Netizen di media sosial memperdebatkan apakah tindakan ini melanggar etika atau justru menjadi model baru komunikasi pemerintah yang lebih langsung dan menyasar segmen anak muda.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang hiburan kini ikut menjadi panggung penyampaian pesan politik.
Apakah langkah ini efektif membangun citra dan pemahaman publik atau malah menimbulkan kejenuhan di kalangan penonton, masih menjadi pertanyaan terbuka.
Yang jelas, video Prabowo di bioskop telah memancing diskusi luas tentang batas antara informasi publik dan promosi politik di Indonesia. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid