Jawa Pos Radar Lawu – Badan Penyelenggara Haji (BPH) berkomitmen untuk membasmi praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Langkah tegas ini diambil demi memastikan pelayanan haji yang bersih, efisien, dan berpihak pada jamaah.
Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal ini usai melepas keberangkatan 423 calon jamaah haji dari Kloter 13 yang berasal dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang, Senin (26/5/2025).
“Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel. Ini yang selalu kami ingatkan dan akan kami bersihkan,” tegas Dahnil.
Menurutnya, praktik kartel bukan hanya terjadi di Arab Saudi, tetapi juga terjadi di tanah air.
BPH menegaskan akan menjadikan pemberantasan kartel ini sebagai prioritas utama.
Terutama menjelang musim haji 2026, saat di mana seluruh proses penyelenggaraan akan sepenuhnya ditangani langsung oleh BPH.
Instruksi Presiden: Haji Bebas Korupsi!
Dahnil menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penyelenggaraan ibadah haji harus bebas dari korupsi, dan dikelola dengan akuntabilitas serta transparansi tinggi.
“Pak Prabowo ingin pengelolaan haji benar-benar bersih dari praktik korupsi dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Durasi Haji Dipangkas, Biaya Bisa Lebih Murah
Selain pemberantasan kartel, BPH juga sedang mengkaji pemangkasan waktu pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
Durasi bisa dipersingkat 5 hingga 10 hari, dengan tetap menjaga kualitas ibadah para jamaah.
Langkah ini diambil untuk efisiensi waktu dan biaya.
Salah satu solusi lain yang sedang dikembangkan adalah menghentikan sistem sewa pesawat secara eksklusif.
Sebagai gantinya, maskapai yang melayani jamaah haji akan diarahkan untuk mengangkut logistik atau wisatawan dari Arab Saudi ke Indonesia sebagai bagian dari efisiensi rute penerbangan.
“Kalau rencana ini berjalan, biaya haji bisa ditekan cukup signifikan dan menguntungkan banyak pihak, terutama jamaah,” ungkap Dahnil.
Ia menegaskan bahwa semua langkah reformasi ini merupakan bagian dari amanah presiden agar pengelolaan haji ke depan semakin berkualitas, adil, dan terjangkau bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
“Tujuan utama kami adalah menekan ongkos haji tanpa mengurangi kualitas layanan. Ini demi jamaah,” tegasnya. (fin)
Editor : AA Arsyadani