Tanpa rasionalisasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi proyek yang sulit dievaluasi, apalagi jika pelaksanaannya serampangan.
Oleh Asep Syaeful Bachri
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) adalah ide yang mulia. Tetapi seperti halnya program besar lainnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaannya yang matang.
Tanpa itu, program ini bukan hanya gagal meningkatkan gizi anak-anak, melainkan justru akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.
Ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan MBG akan mengorbankan banyak hal. Terutama jika anggarannya dipaksakan melalui efisiensi ekstrem.
Terlebih pada infratruktur pelayanan kebutuhan dasar maupun lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Sebab dalam praktiknya, anak-anak memang mendapat makan di sekolah, tapi bagaimana dengan kondisi di rumah? Orang tua yang kehilangan pekerjaan karena pemotongan anggaran atau PHK massal akibat tekanan fiskal.
Justru bisa kehilangan daya untuk memberi makan keluarga mereka dengan layak. Akibatnya yang kurang gizi dan kelaparan bisa-bisa tidak hanya anaknya, tapi satu keluarga.
Karena, sebelum program ini ada, mereka masih mampu memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka tanpa bantuan makan gratis.
Melihat program yang problematik ini, penting untuk menelusuri bagaimana Prabowo Subianto, yang menjadi penggagas MBG, memiliki ide ini.
Laporan Tempo.co berjudul "Prabowo Ungkap Gagasan Makan Siang dan Susu Gratis: Saya Lihat Orang Mati Kelaparan saat Jadi Komandan" (1 Februari 2024), Prabowo menjelaskan bahwa ide ini muncul dari pengalamannya saat menjadi komandan pasukan di daerah pegunungan pada era 1970-an.
Dia menyaksikan sendiri bagaimana prajuritnya mati kelaparan, pengalaman yang membekas hingga membuatnya memikirkan pentingnya makan gratis.
Namun, jika alasan utama lahirnya program ini adalah pengalaman militer di masa lalu. Relevansinya dengan program makan gratis untuk anak sekolah masa kini patut dipertanyakan.
Alasan ide program MBG kemudian juga diulas dalam berita Kompas (8 Oktober 2024), berjudul "Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Sudah Terpikir sejak 2006".
Dalam berita itu, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengklaim bahwa ide itu sudah dipikirkan jauh sebelum kampanye 2024.
Pada tahun 2006, Prabowo disebut mulai cemas tentang masalah stunting di Indonesia, setelah membaca data yang mengkhawatirkan dari Kompas yang mengutip data Kementerian Kesehatan. Tentang tingginya angka kekurangan gizi pada anak-anak di bawah lima tahun.
Menurut Hashim, kekhawatiran Prabowo juga didorong oleh data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia yang menyebutkan bahwa 41% siswa sekolah (sekitar 18 juta anak) datang ke sekolah dalam keadaan lapar.
Tiga masalah besar muncul dari klaim-klaim yang mendasari program MBG ini.
Pertama, sasaran program yang tidak jelas. Apakah MBG ini mau mengatasi stunting, gizi buruk, atau kelaparan anak sekolah? Jika fokusnya stunting, intervensi harus dimulai dari gizi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, bukan anak sekolah.
Jika fokusnya kelaparan siswa, maka program harus berbasis data yang akurat, bukan diberikan secara merata kepada semua anak sekolah.
Termasuk yang berasal dari keluarga mampu. Akibatnya, anggaran justru terbuang percuma tanpa efek signifikan pada perbaikan gizi nasional.
Kedua, indikator keberhasilan yang juga tidak jelas. Setiap program pemerintah yang baik harus memiliki indikator capaian yang terukur.
Tanpa rasionalisasi, program Makan Bergizi Gratis akan menjadi proyek yang sulit dievaluasi, apalagi jika pelaksanaannya serampangan.
Ketiga, pengawasan yang minim dan berpotensi bermasalah. MBG dikerjakan oleh badan gizi nasional, lembaga baru belum efektif sepenuhnya.
Pelaksanaanya yang dilakukan oleh militer menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi anggaran.
Militer adalah institusi yang sulit disentuh auditor publik. Sehingga pengawasan efektif menjadi tantangan besar. Risiko hilangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran ini cukup besar.
Namun, jika program ini memiliki sasaran yang jelas, indikator capaian yang terukur, dan pengawasan yang transparan, maka MBG berpotensi menjadi solusi nyata bagi permasalahan stunting dan gizi buruk.
Angka stunting di Indonesia memang masih cukup tinggi, yaitu 21,6% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Meski telah menurun dari 24,4% pada 2021. Target penurunan menjadi 14% pada 2024 masih membutuhkan upaya besar, terutama dengan fokus pada gizi ibu hamil dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat pada anak usia 6-23 bulan.
Dengan demikian, program MBG harus dirasionalisasi agar tidak hanya menjadi proyek politik. Melainkan benar-benar menjadi solusi sistemik bagi masa depan generasi bangsa.
Fokus pada stunting dan gizi buruk. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi program yang mahal, tidak efektif, dan problematik.
Tentu, pilihan ideal untuk fokus penanganan stunting dan gizi buruk bukan pilihan. Program populis makan bergizi gratis untuk semua anak sekolah lebih menguntungkan bagi Prabowo.
Selain mengerek elektabilitas untuk 2029 mendatang, anggaran yang besar digelontorkan ini bisa jadi ladang cuan untuk beberapa pemain besar. (*) 3
BIODATA SINGKAT: Asep Syaeful, penulis merupakan jurnalis Jawa Pos Radar Madiun bertugas di wilayah Ngawi (Radar Ngawi), gemar sejarah dan sesekali bermain futsal.
Editor : Nur Wachid