Benar kata Bung Karno. Bahwa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.
Oleh: Asep Syaeful Bachri*
Saya masih ingat betul pemilu tahun 2004 silam. Pemilihan presiden pertama kali secara langsung oleh masyakarat di Indonesia. Di kampung saya, orang-orang yang merantau, pulang kampung untuk ikut memilih. Termasuk almarhum bapak saya.
Saya yang saat itu masih berusia delapan tahun tentu sangat senang. Karena suasana desa berubah menjadi ramai. Apalagi malam sebelum hari pencoblosan. Saya dengan bebas masih bisa bermain di Tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya berjarak 50-an meter dari rumah saya. Ikut almarhum bapak saya ke TPS.
Orang-orang desa saat itu memang sangat antusias. Setelah berpuluh-puluh tahun dipimpin rezim otoritarian Soeharto, masyarakat akhirnya bisa memilih secara langsung presiden yang diinginkan.
Beberapa orang sibuk menata dan mempersiapkan semua piranti pencoblosan. Beberapa lainnya ngobrol sambil begadang menjaga TPS. Tentu saya tidak tahu apa yang orang-orang tua kami obrolkan.
Baca Juga: Kapan Hasil Pemilu 2024 Diumumkan? Simak Jadwalnya
Saya dan beberapa teman saya, hanya sibuk bermain di depan rumah yang dijadikan TPS. Itu menjadi kesempatan emas bagi saya dan teman-teman saya untuk tetap bisa bermain walaupun hari sudah malam.
Almarhum bapak saya emang sangat antusias pada pemilu 2004. Jauh-jauh dari Jakarta, pulang untuk ikut mencoblos. Sebagai salah satu aktivis islam, almarhum bapak saya memang aktif dalam dunia politik.
Saat saya dewasa, saya baru tahu almarhum bapak saya sempat disel satu hari oleh polisi karena aktivitas politiknya itu di rezim ototarian Soeharto. Saya lupa persis tahunnya berapa, namun yang jelas sekitar tahun 1996-1997. Kegiatan ngaji dari satu majelis ke majelis lainnya, dianggap sebagai hal yang berbahaya.
Cerita-cerita itu membuat saya begitu membenci rezim otoritarian Soeharto. Sebuah rezim yang menggunakan militer untuk menancapkan kekuasaannya. Masyarakat dikontrol dengan moncong senjata. Masyarakat harus menerima semua kondisi negara yang penuh dengan skandal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kebebasan pers, berpendapat dan berpikir harus berhadapan dengan tinju serdadu.
Baca Juga: Pesan Dokter Jiwa usai Pemilu: Gangguan Mental Perparah Penyakit Komorbid! Simak Penjelasannya
Miris jika akhirnya seorang mantan jendral yang berlumuran darah saat rezim ototarian Soeharto kini akan menjadi presiden pada pemilu 2024. Semua rekayasa dan kecurangan pemilu berhasil membangkitkan ketakutan akan kembalinya sebuah rezim otoriter.
Saya kira, di era reformasi, kita bisa mempunyai harapan untuk hidup lebih demokratis. Namun nyatanya selama 25 tahun reformasi, tidak benar-benar menghilangkan unsur militeristik dan KKN di Indonesia.
Banyak orang yang mengira pemilu 2024 ini adalah kematian bagi demokrasi. Lonceng kematian demokrasi berdentang keras. Tapi, menurut saya, lonceng itu tidak hanya berdentang keras. Tapi juga roboh jatuh ke tanah.
Sejak tidak ada oposisi yang kuat pasca pemilu 2019 silam, kondisi lonceng demokrasi sejatinya sudah rusak parah dan nyaris roboh. Pemerintahan Jokowi, kata teman saya, surplus kekuasaan.
Semua kekuatan politik diakomodasi oleh Jokowi. Tidak hanya partai-partai besar yang semula oposisi seperti Gerindra, PAN, PPP atau Golkar yang dimasukkan dalam kabinet. Tapi unsur kekuatan seperti kepolisian dan militer juga diakomodasi. Makanya kita tidak heran banyak purnawirawan dari Polri dan TNI yang menjadi menteri. Tidak ketinggalan lembaga yudikatif juga ditekuk dalam ketiak kekuasaan.
Civil society dibiarkan berjuang sendirian. Kita ingat demo berjilid-jilid revisi UU KPK, UU Cipta Kerja dan revisi KUHP dan lainnya tidak ada yang berhasil.
Baca Juga: Fakta-fakta Serial Ratu Adil, Ini Bukan Tatapan Cinta, tapi Keberanian Dian Sastro
Mahasiswa yang tewas dan luka-luka saat demo revisi UU KPK hanya dianggap angka oleh penguasa. Belum lagi masyarakat yang berkonflik dengan penguasa karena ruang hidupnya dirampas.
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ada 2.710 konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Sebanyak 1.615 masyarakat ditangkap dan dikriminalisasi. Sebanyak 77 orang menjadi korban penembakan dan 69 orang harus kehilangan nyawa. Karena aparat dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria.
Sejatinya demokrasi tidak benar-benar terwujud pasca reformasi. Cita-cita reformasi nyatanya dikorupsi oleh pemimpin dari sipil yang digadang-gadang menjadi harapan bagi demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Terungkap! Sosok Mafia 9 Naga Ibu Kota Bocor di Medsos, Ratu Adil Segera Hadir
Pemilu 2024 ini hanya menegaskan dan menguatkan saja. Pada akhirnya, partai-partai yang berkompetisi akan bergabung dan membentuk pemerintahan yang surplus kekuatan. Elit-elit politik akan berupaya mencari aman. Jika memang ada oposisi, itu hanya sedikit nasib baik saja bagi kita. Karena toh nyatanya, masyarakat tetap harus berjuang sendirian melawan penguasa untuk memperjuangkan haknya.
Benar kata Bung Karno. Bahwa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kata-kata itu juga bermakna bahwa jika dulu penjajahnya adalah bangsa asing, saat ini penjajahnya adalah bangsa kita sendiri.
Dan pemilu tahun ini, ternyata tidak seperti kenangan saya 20 tahun silam. Pemilu saat ini hanya ritual tumbal. Mengorbankan 29 KPPS yang meninggal dunia. Hanya untuk pemilu yang hasilnya bahkan sudah diketahui sebelum pemilu dimulai. []
*) Penulis adalah jurnalis Jawa Pos Radar Ngawi