Jawa Pos Radar Lawu - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah kini mulai merambah ke lingkungan perguruan tinggi.
Kebijakan ini ditandai dengan hadirnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di kampus, yang memicu perdebatan: apakah ini inovasi strategis atau justru beban baru bagi dunia akademik?
Langkah awal implementasi terlihat dari peresmian SPPG di Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan, pada Selasa (28/4/2026).
Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi 5 Hari, BGN Tetap Beri MBG Sabtu untuk Daerah 3T
Kampus Jadi Pusat Produksi Gizi Nasional
Dalam sambutannya, Prof Brian Yuliarto menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi penonton dalam program nasional.
Kampus didorong menjadi bagian aktif dalam implementasi kebijakan berbasis riset, termasuk MBG.
Menurutnya, SPPG di kampus bukan sekadar dapur produksi makanan, tetapi dapat berfungsi sebagai teaching factory.
Artinya, fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang praktik mahasiswa, penelitian akademik, hingga pengembangan inovasi gizi berbasis kampus.
“SPPG ini nantinya bisa menjadi tempat praktik, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut program MBG,” ujarnya.
Konsep ini juga diperkuat oleh pihak Unhas yang merancang SPPG sebagai pusat integrasi antara pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.
Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, seperti gizi, teknologi pangan, hingga ekonomi kreatif, dilibatkan dalam proses produksi hingga distribusi makanan.
Skala Besar, Kebutuhan Logistik Masif
Namun di balik ambisi tersebut, terdapat tantangan besar dalam aspek operasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa satu unit SPPG membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, satu dapur MBG diperkirakan memerlukan:
- 8 hektare lahan sawah
- 19 hektare lahan jagung
- Hingga 4.000 ekor ayam petelur
Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pengelolaan SPPG bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan proyek logistik skala besar yang menuntut manajemen profesional.
Dadan bahkan mendorong kampus, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), untuk mandiri dalam penyediaan pasokan bahan pangan.
Risiko Pergeseran Fungsi Kampus
Kebijakan ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pergeseran fungsi kampus dari institusi akademik menjadi operator program pemerintah.
Jika perguruan tinggi harus mengelola lahan luas dan peternakan dalam skala besar, fokus utama pada pendidikan dan riset dikhawatirkan akan terganggu.
Kampus berisiko lebih sibuk mengurus logistik pangan dibanding meningkatkan kualitas akademik dan reputasi global.
Selain itu, pelibatan mahasiswa dalam operasional SPPG juga menuai sorotan.
Konsep “laboratorium hidup” dinilai berpotensi membuka celah eksploitasi tenaga mahasiswa, terutama jika digunakan untuk menekan biaya operasional.
Tantangan Profesionalisme dan Standar Keamanan
Pengelolaan SPPG juga menuntut standar tinggi dalam aspek keamanan pangan dan pengolahan limbah.
Risiko yang dihadapi tidak kecil, mulai dari kualitas makanan hingga dampak lingkungan dari aktivitas produksi massal.
Di Unhas, fasilitas SPPG telah dilengkapi teknologi seperti reverse osmosis untuk memastikan kualitas air, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar. Bahkan, air yang dihasilkan diklaim langsung layak minum.
Meski demikian, menjaga konsistensi operasional dalam jangka panjang menjadi tantangan tersendiri.
Kegagalan dalam menjaga standar bisa berdampak langsung pada reputasi institusi.
Baca Juga: KRL Green Line Gangguan Akibat Sambaran Petir, Penumpang Terjebak dan Panik di Jurangmangu
Antara Inovasi dan Beban Baru
Sejauh ini, beberapa kampus seperti Unhas mulai diposisikan sebagai percontohan implementasi MBG berbasis kampus.
Namun, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas yang sama.
Bagi sebagian kampus, kewajiban menyediakan infrastruktur pangan secara mandiri justru bisa menjadi beban finansial baru.
Hal ini terjadi di tengah tuntutan kemandirian ekonomi kampus dan persaingan global di bidang akademik.
Publik kini menanti arah kebijakan ini ke depan. Apakah kampus benar-benar akan menjadi pusat inovasi gizi nasional, atau justru berubah menjadi “perpanjangan tangan” logistik pemerintah?
Yang jelas, integrasi antara pendidikan dan program nasional seperti MBG membutuhkan perencanaan matang agar tidak mengorbankan esensi utama perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani