Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari pola kerja baru birokrasi.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026, namun implementasinya di lapangan efektif dijalankan mulai Jumat (10/4/2026).
Penerapan WFH dilakukan dengan skema kerja hybrid, yakni empat hari bekerja dari kantor dan satu hari bekerja dari rumah setiap pekan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi sekaligus langkah efisiensi energi di tengah dinamika global.
Berikut enam fakta penting terkait kebijakan WFH ASN yang perlu diketahui.
1. WFH ASN Berlaku Setiap Hari Jumat
Pemerintah menetapkan pola kerja ASN selama lima hari kerja dengan komposisi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada Jumat.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026.
Meski demikian, pelaksanaannya secara luas baru dimulai pada pekan kedua April karena sebelumnya bertepatan dengan libur nasional Jumat Agung.
2. Bertujuan Menghemat Energi
Kebijakan WFH tidak hanya berkaitan dengan fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi instrumen penghematan energi nasional.
Pemerintah mempertimbangkan potensi dampak ketegangan geopolitik global terhadap sektor energi.
Dengan mengurangi mobilitas ASN ke kantor, konsumsi bahan bakar dan energi diharapkan dapat ditekan.
3. Hari Jumat Dipilih Karena Jam Kerja Lebih Singkat
Pemilihan hari Jumat sebagai jadwal WFH memiliki alasan khusus. Pemerintah menilai hari tersebut memiliki durasi jam kerja lebih pendek dibandingkan hari kerja lainnya.
Dengan demikian, perubahan pola kerja diharapkan tidak mengganggu ritme kerja birokrasi serta tetap menjaga produktivitas pegawai.
4. Kepala Daerah Mengatur Pelaksanaannya
Untuk pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kepala daerah diberikan kewenangan untuk menentukan proporsi pegawai yang menjalankan WFH dan WFO, menyesuaikan dengan kebutuhan layanan publik serta kondisi infrastruktur digital di masing-masing daerah.
Bagi daerah yang belum memiliki sistem layanan digital memadai, pelaksanaan tugas ASN dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah.
5. Tidak Semua ASN Boleh WFH
Kebijakan WFH tidak berlaku untuk semua jabatan ASN. Beberapa posisi tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
Di tingkat provinsi, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dikecualikan dari kebijakan ini.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, pejabat seperti administrator (eselon III), camat, lurah, hingga kepala desa juga tidak diperkenankan menjalankan WFH.
Selain itu, sektor layanan publik yang bersifat vital tetap harus bekerja secara langsung di kantor.
6. Pengawasan Menggunakan Teknologi Geolocation
Pemerintah menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur. ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas dan dapat dipantau selama jam kerja berlangsung.
Salah satu mekanisme pengawasan dilakukan melalui fitur geolocation pada ponsel pegawai.
ASN diwajibkan mengaktifkan handphone selama jam kerja agar instansi dapat memastikan lokasi kerja pegawai saat menjalankan WFH.Baca Juga: Pemerintah Kaji Kebijakan WFH Usai Lebaran, Airlangga Sebut Bisa Hemat Energi hingga 20 Persen
Transformasi Budaya Kerja Birokrasi
Kebijakan WFH ASN menjadi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis digital.
Selain mengatur pola kerja, pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pembatasan perjalanan dinas, maksimalisasi rapat daring, serta penghematan listrik dan energi di lingkungan kantor.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap birokrasi dapat menjadi lebih modern, efisien, dan tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik di tengah perubahan kebutuhan kerja di era digital.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabya
Editor : Mizan Ahsani